“Pangkal persoalannya adalah karena pada saat pembahasan biaya haji kemarin, ada 9.300 sekian calon jemaah haji yang seharusnya terdaftar di tahun 2020 tapi tertulis 2022, sehingga menimbulkan perbedaan nilai manfaat yang akan dikeluarkan dalam pembiayaan haji ini,” kata Ace kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (28/3).