Amuntai (ANTARA) – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, telah menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sepanjang tahun 2022 sebanyak 5.860 kilogram beras atau setara dengan 10.412,8 gabah giling kering (GKG).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Ketahanan Pangan HSU Entin Lestanti di Amuntai, Kamis, mengatakan, bantuan CPP disalurkan untuk warga yang menjadi korban kebakaran dan banjir.
“Selama periode tahun 2022 terjadi 16 kali kejadian kebakaran dan satu bencana banjir, total beras yang kami salurkan sebanyak 5.860 kg dari 10.412,8 gabah kering giling yang tersedia di gudang kami,” ujar Entin
Bantuan CPP Tahun 2022 ini disalurkan mulai tanggal 14 Februari dan terakhir disalurkan pada tanggal 18 Desember 2022 untuk korban kebakaran di Desa Palampitan Hilir Kecamatan Amuntai Tengah.
Entin mengatakan, bantuan CPP tidak dimaksudkan untuk upaya menekan inflasi pasca Covid-19, karena sesuai petunjuk teknis operasional, bantuan tersebut memang demikian adanya.
Ia menginformasikan sisa CPP 2021 di Kabupaten HSU sebanyak 3.863,4 GKG yang telah dilakukan pengadaan pada 21 Juni 2022 sebanyak 6.750 kg GKG di Desa Tayur.
“Untuk tahun 2022, sisa gabah sebanyak 2.273,8 kilogram akan disalurkan dan akan kami salurkan untuk bantuan selanjutnya pada tahun 2023,” jelasnya.
Entin menginformasikan rencana pengadaan CPP tahun 2023 sebanyak 15 ton GKG. Rencana pembelian gabah dilakukan dengan pertimbangan mengantisipasi banjir yang kerap terjadi.
“Sebenarnya bisa minta bantuan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan beras bisa diambil maksimal 100 ton, tapi syaratnya harus dalam kondisi Tanggap Darurat Bencana yang ditandatangani Bupati,” jelasnya. .
Sebelum surat Tanggap Darurat ditandatangani, bantuan CPP disalurkan terlebih dahulu dari Dinas Ketahanan Pangan HSU.
Ia menambahkan, pembelian gabah sebanyak 15 ton pada tahun 2023 akan didasarkan pada dana APBD Kabupaten HSU di SKPD Dinas Ketahanan Pangan.
Lebih lanjut Entin menjelaskan, penggunaan CPP menurut Pedoman Pengelolaan CPP Provinsi, Kabupaten/Kota dari Kementan 2013 merupakan salah satu tujuan pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pascabencana.
Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan akses pangan bagi rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan akibat fluktuasi harga, meningkatkan pasokan pangan untuk menjamin kestabilan pasokan pangan dari waktu ke waktu dan antar wilayah.
Ia menambahkan, CPP juga bertujuan sebagai instrumen stabilisasi harga pangan, terutama dalam mengantisipasi guncangan pasca-internasional dan meningkatkan akses pangan bagi kelompok rawan pangan transien, terutama di daerah terisolasi dan kondisi darurat akibat bencana dan kerawanan pangan kronis akibat kemiskinan. .
“Tahun 2022, karena ketersediaan stok sangat minim, kami tidak akan mendistribusikan CPP untuk mengatasi inflasi,” pungkasnya.
Baca juga: Plt Bupati HSU Minta Pendidikan Agama Ditingkatkan
Baca juga: Atlet dan pelatih paralimpiade mendapat bonus total Rp 2,4 miliar
Baca juga: Gusti Merinding, Banyak Anak Rawan Putus Sekolah
