Jakarta –
Tren pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui online marketplace alias toko online semakin meningkat. Pemerintah memang mendorong penggunaan digitalisasi untuk belanja barang dan jasa agar lebih transparan.
Data dari Mbizmarket, marketplace yang menjadi mitra toko online Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mencatat, hingga Desember 2022,
terdapat 31 provinsi dan 162 kabupaten dan kota di Indonesia yang telah memanfaatkan digitalisasi belanja barang dan jasa.
“Selain itu, hal ini akan mendorong terciptanya persaingan pasar yang terbuka dan sehat, sehingga membantu memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan berkontribusi dalam meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) di transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Co-Founder dan COO Mbiz, dalam keterangannya, di Jakarta, Selasa (27/12/2022).
Namun, lanjut Ryn, masih ada kendala yang dihadapi marketplace dalam hal ini. Termasuk mulai dari proses rekrutmen dan pendampingan pendaftaran pelaku UMKM hingga mampu menampilkan dan memasarkan barang dan jasa secara online.
Tantangan lainnya, karena banyak provider yang berlokasi di pelosok, diperlukan upaya ekstra untuk menjangkau lokasi hingga ke pelosok daerah.
Selain itu, banyak UMKM penyedia barang dan jasa yang belum familiar dengan teknologi market place. Meski begitu, transaksi pengadaan pemerintah daerah melalui mitra Toko Online LKPP, khususnya melalui Mbizmarket, masih menunjukkan tren perkembangan dan peningkatan yang luar biasa.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga memberikan kontribusi penting dalam sosialisasi kepada pihak eksternal dan pelaku UMKM lokal untuk turut serta mendukung Program UMKM Go Digital untuk mengejar target realisasi belanja pengadaan pemerintah sehingga dapat mencapai 40% melalui UMKM.
“Kita harus mengakui dan mengapresiasi penggunaan Toko Online yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa di berbagai daerah. Diharapkan kerjasama yang telah terjalin dengan pemerintah daerah ini dapat semakin dipercepat percepatan pengadaan secara digital dan realisasi penyerapan anggaran melalui lokasi pasar,” jelas Ryn.
Berdasarkan dashboard Toko Online LKPP, per 23 Desember 2022, tercatat pemda berikut telah mencatat transaksi pengadaannya secara digital melalui Mbizmarket yang pertumbuhan transaksinya luar biasa.
Misalnya pengadaan dari Pemkab Jepara tercatat Rp32,01 miliar, Pemkot Malang Rp32,44 miliar, Pemkot Kediri Rp28,29 miliar, Pemkot Palangkaraya Rp9,8 miliar, Pemkot Bekasi Rp16,81 miliar, dan Pemkab Tabalong. Rp. 6,60 miliar
Kepala Seksi Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Jepara Hasannudin Hermawan menjelaskan, sesuai arahan pimpinan daerah, pihaknya dituntut mampu mengoptimalkan belanja pengadaan barang dan jasa menyasar usaha mikro dan kecil.
Kebijakan lainnya, bagian pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jepara fokus pada manajemen pengadaan khususnya pejabat pengadaan di bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), sehingga informasi kebijakan dan arahan yang harus dilakukan oleh pengelola pengadaan menjadi satu atap, satu pintu , dan proses belanja bisa langsung dijalankan.
“Dua hal inilah yang melatarbelakangi mengapa proses dan nilai belanja kita khususnya di toko online dimaksimalkan, dan Alhamdulillah bisa melebihi nilai belanja kabupaten/kota lain di Indonesia,” kata Hasannudin.
Menonton video “Jokowi Kesal Semua Impor: Bodoh Kita!“
[Gambas:Video 20detik]
(ada/zlf)
