Banyak negara bergabung dalam upaya meningkatkan penggunaan energi terbarukan, sementara industri bahan bakar fosil terus merosot. Namun, konsekuensi sosial, ekonomi, dan bisnis yang bergantung pada industri bahan bakar fosil juga harus dipertimbangkan dalam transisi ini. Dalam Konferensi Iklim Global Glasgow 2021, “just transition” atau “transisi berkeadilan” dibahas sebagai cara untuk mengatasi tantangan ini. Tujuannya adalah untuk memastikan pekerjaan yang layak bagi pekerja di tambang batu bara, kilang minyak, dan pembangkit listrik yang segera berakhir.
Namun demikian, istilah transisi berkeadilan harus didalamnya mencakup tambang baru yang harus dibuka demi memenuhi kebutuhan bahan mineral untuk infrastruktur energi terbarukan. Tambang-tambang baru ini dapat berdampak besar bagi masyarakat, seperti menghasilkan ketimpangan baru, eksklusi sosial, maupun gangguan terhadap sumber daya alam daratan. Oleh karena itu, konsekuensi sosial dari perubahan iklim harus diimbangi dengan tindakan yang bertanggung jawab agar masalah bukan ditukar namun diselesaikan.
Dalam meningkatkan penggunaan energi terbarukan, dunia membutuhkan bahan mineral dan logam dalam jumlah besar untuk membuat teknologi bersih seperti panel surya dan kincir angin. Namun, tambang-tambang saat ini terletak lebih jauh di bawah permukaan tanah, bermutu rendah, dan boros dalam penggunaan air dan energi, yang tragedinya pula banyak terletak di tanah masyarakat adat. Akibatnya, rangkaian aktivitas pengerukan atau pengolahan barang tambang menghasilkan lebih banyak sisa hasil pertambangan atau limbah berbahaya dan beracun.
Proyek-proyek energi bersih berdampak pada lingkungan dan masyarakat, oleh karena itu diperlukan pemantauan progres agar korporasi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca dapat menjalankan tanggung jawab mereka dalam melindungi masyarakat, mengelola dampak sosial, dan memperjuangkan transisi yang adil. Perusahaan harus memahami risiko pelanggaran HAM dan bertindak jika ada pelanggaran, termasuk uji tuntas seputar pemenuhan HAM.
Prinsip panduan PBB tentang bisnis dan Hak Asasi Manusia dapat menjadi acuan dalam rangka meng-iklim-kan HAM. Kita harus mempertimbangkan hal ini agar kepentingan masyarakat di kawasan pertambangan terpencil atau di sepanjang rantai pasok global tidak menjadi tumbal dalam transisi energi. Inisiatif ini menjadi batu loncatan kita dalam memperluas transisi berkeadilan dan menghindari risiko-risiko untuk menciptakan petaka baru jika pasokan mineral terganggu oleh tekanan perubahan iklim.
