BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU – Sejumlah perwakilan dinas terkait bertemu di Markas Kodim 1010 Kota Rantau, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (24/10/2022).
Tujuannya adalah untuk berpartisipasi dalam kegiatan Bina Komunikasi (Binkom) yang bertujuan untuk bersama-sama mencegah timbulnya konflik sosial yang diselenggarakan oleh Staf Intelijen Angkatan Darat (Sintelad).
Informasi yang diterima Banjarmasinpost.co.id, yang hadir Katim Sintelad Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar, Dandim 1010 Tapin diwakili Kapten Intel Pasi Inf Waluyo.
Kemudian, Kepala Kejaksaan Negeri Tapin Ronald Okta, perwakilan dari Kesbangpol Tapin, tokoh pemuda, tokoh agama dan kepala desa.
Baca juga: Bakal Ada Tersangka, Polisi Selidiki Penyebab Tewasnya Pekerja di Proyek Jembatan Sulawesi II Banjarmasin
Baca juga: Kapolsek Haruyan menyebut banjir di wilayah Kabupaten HST Kalsel sudah surut
Baca juga: Kebakaran di Banyu Tajun Hilir, Kabupaten HSU, Kalimantan Selatan, rumah dan sepeda motor dilalap api
Disampaikan Letkol Inf Eko Syah Putra Siregar, kegiatan ini dilakukan secara masif di seluruh Indonesia dengan tema peran seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan konflik sosial.
“Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya konflik di masyarakat, baik masyarakat dengan masyarakat maupun antar elemen masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kesbangpol Kabupaten Tapin, Arbani mengatakan, Binkom perlu dilakukan bersama berbagai komponen masyarakat guna menyelesaikan konflik sekecil mungkin.
“Ke depannya, kami akan membentuk forum siaga dini masyarakat untuk mendeteksi potensi konflik sosial di masyarakat,” jelasnya.
Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Longsor di Satui, DAD Kalsel: Lubang Tambang di Kiri Kanan Jalan
Baca juga: Tersangka pembunuhan Tapin masih buron, polisi memanggil identitas tersangka
Baca juga: Terjebak Korupsi Dana Desa, Mantan Kepala Desa Tandui Tapin Divonis 4,5 Tahun Penjara
Ronald Okta menambahkan, penyebab konflik karena ada kelompok yang merasa lebih unggul. Dan konflik terjadi karena miskomunikasi dan perbedaan budaya atau tradisi.
“Untuk itu, pemerintah harus terus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keberagaman yang ada di Indonesia agar musyawarah dan kearifan lokal dapat terwujud dalam masyarakat majemuk ini, yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas nasional,” jelasnya.
(Banjarmasinpost.co.id/Stanislaus Sene)
