Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, mencatat skor kepatuhan tertinggi terhadap program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di provinsi setempat.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima Dinas Kominfo Banjarbaru yang diterima di Banjarbaru, Jumat, capaian tertinggi disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalsel Rudy M Harahap.
Kepala BPKP Rudy dalam Diskusi Terbatas bersama tim P3DN Pemda di kantor BPKP Banjarbaru, Jumat mengatakan, baru Pemkot Banjarbaru yang mulai menunjukkan kepatuhan terhadap program P3DN.
“Dari 14 pemerintah daerah di Kalsel, baru satu pemerintah daerah yang mulai menunjukkan kepatuhan terhadap Program P3DN sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2022, yaitu Pemerintah Kota Banjarbaru,” ujarnya seperti dilansir dari siaran resmi di website BPKP Kalimantan Selatan.
Diketahui, program P3DN saat ini menjadi fokus pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
Kepala BPKP Rudy mengatakan, hasil pengawasan BPKP Kalsel triwulan II 2023 menemukan beberapa hal terkait kepatuhan pemerintah daerah di Kalsel terhadap Program P3DN.
“Rata-rata skor baseline kepatuhan 13 pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pemerintah Provinsi Kalsel, mencapai 23,04 di atas rata-rata skor kepatuhan BUMD dan Badan Layanan Umum Daerah di Kalsel,” katanya.
Dikatakan, hal itulah yang diyakini BPKP Kalsel bahwa pemerintah daerah di Kalsel harus membenahi sistem manajemen kepatuhan Program P3DN karena masih jauh di bawah nilai ideal 100,00.
“Skor kepatuhan Pemko Banjarbaru terhadap Program P3DN sebesar 48,5 persen, disusul Pemerintah Kabupaten Tapin dengan skor 36,5 persen dan Pemerintah Provinsi Kalsel dengan skor 35,0 persen,” ujarnya.
Rudy menambahkan, dalam diskusi tersebut, pihaknya mengapresiasi peran serta pemerintah daerah dalam pengukuran kepatuhan dan berharap program P3DN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalsel.
“Kami berharap melalui dukungan dan kerjasama semua pihak, program P3DN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kalsel dan melalui pengawasan kolaboratif dan upaya berkelanjutan, BPKP Kalsel akan terus meningkatkan kinerja program P3DN,” ujarnya.
