Empat SPBU di Tabalong Siap Distribusikan Biodiesel ke Kelompok Tani
TANJUNG, Kontrasonline.com – Mendengar keluhan masyarakat, khususnya petani (petani dalam arti luas) terkait sulitnya mendapatkan bahan bakar biosolar, Komisi II DPRD Tabalong menggelar rapat kerja dengan beberapa instansi terkait.
Ketua Komisi II DPRD Tabalong, Hudianur mengatakan, saat ini petani, terutama yang tergabung dalam kelompok tani, kesulitan mendapatkan subsidi Biosolar.
“Kami tidak menutup mata jika ketika biodiesel sampai di SPBU, langsung diserbu pembeli, antrean kendaraan, dan kelompok tani tidak kebagian karena kebanyakan tidak punya mobil,” jelasnya kontras online. com, Rabu (04/1) sore usai pertemuan.
Hudianor mengatakan, sesuai hasil rapat kerja, SPBU yang hadir siap menyalurkan biodiesel ke petani.
“Syaratnya membawa surat rekomendasi dari dinas,” ujarnya.
Dia menekankan bantuan yang diberikan kepada kelompok tani.
“Bantuan diberikan kepada kelompok tani, bukan perorangan. Jika ada terlalu banyak individu, itu menjadi rumit. Dikhawatirkan juga ada penyimpangan,” ujarnya.
Anggota DPR muda itu menambahkan, SPBU yang hadir menyatakan siap menyalurkan biodiesel bersubsidi kepada kelompok tani.
Hudianur mengatakan, rekomendasi yang diberikan kepada kelompok adalah kelompok yang bisa membawa BBM ke SPBU.
“Yang mengambil sesuai dengan nama yang dianjurkan, bukan yang lain. Rekomendasi juga tidak boleh ada coretan, jumlah BBM yang diambil sesuai dengan yang tertera di surat rekomendasi,” jelasnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKP2TPH) Kabupaten Tabalong, Ir. H.Mohamad Mugeni, MM.
Mugeni mengatakan Raker bertujuan untuk memfasilitasi penyediaan BBM bersubsidi, khususnya biodiesel untuk kebutuhan operasional alat-alat pertanian.
“Perwakilan SPBU bersedia mempercepat dan menjadwalkan kapan kelompok tani akan mengambil BBM, asalkan membawa rekomendasi tanpa tambahan coretan,” jelasnya.
“SPBU juga meminta saat mengambil solar agar membawa semacam spanduk atau pernyataan bahwa mereka memang dari kelompok tani,” imbuhnya.
Ia menambahkan, bantuan diberikan kepada kelompok tani karena hampir semua kelompok telah mendapatkan bantuan alat mesin untuk pertanian.
“Kuota BBM itu relatif, sesuai dengan luas lahan pertanian di masing-masing kelompok. Kapan kelompok itu mau (mengambil), laporkan dulu ke SPBU,” ujarnya.
Mugeni menjelaskan sesuai regulasi, di Tabalong terdapat 4 SPBU yang ditunjuk pemerintah dan diperbolehkan menyalurkan BBM bersubsidi khususnya biodiesel, yaitu SPBU Simpang Layung, SPBU Kasiau, SPBU Maburai dan SPBU Mantuil.
“Dari 4 SPBU itu bisa memenuhi kebutuhan petani di Tabalong, mereka siap bekerja sama dengan kelompok tani,” pungkasnya.
Selain DKP2TPH, Rapat Kerja Komisi II DPRD Tabalong juga dihadiri Disbunnak, perwakilan SPBU dan PT Pertamina. (boel)
