Lebih dari puluhan pakar hak asasi manusia dan organisasi non-pemerintah menyampaikan permohonan kepada Kepala Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Volker Türk, untuk segera campur tangan guna mencegah eksekusi seorang juara tinju Iran yang dihukum mati karena perannya dalam demonstrasi pada tahun 2019.
Surat tersebut, yang dikirim kepada Türk pada Rabu malam, merupakan langkah banding setelah vonis eksekusi Mohammad Javad Vafaei-Sani dikonfirmasi pada Rabu pagi. Vafaei-Sani kemudian dibawa ke penjara Vakilabad di Kota Mashhad di mana dia ditahan.
Surat yang ditandatangani oleh 85 pembela hak asasi manusia dan kelompok internasional tersebut “meminta intervensi publik yang mendesak untuk menyelamatkan nyawa tahanan politik Iran, Mohammad Javad Vafaei-Sani.” Surat tersebut juga didukung oleh seorang mantan hakim Mahkamah Kriminal Internasional, 19 pejabat dan mantan pejabat PBB, mantan menteri pemerintahan, serta tujuh penerima Nobel.
Vafaei-Sani, seorang juara tinju lokal di Kota Mashhad yang berusia 27 tahun, ditangkap pada awal tahun 2020 karena terlibat dalam demonstrasi anti-pemerintah pada bulan November 2019. Demonstrasi tersebut dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar yang tiba-tiba.
Menurut kelompok HAM Iran (IHR) berbasis di Norwegia, Vafaei-Sani dijatuhi hukuman mati pada Januari 2022 setelah dinyatakan bersalah atas pembakaran dan penghancuran gedung-gedung pemerintah. Selain itu, dia juga dituduh mendukung kelompok oposisi “Mujahidin Rakyat” MEK, yang dilarang di Iran.
Surat kepada Türk juga menyebutkan bahwa sebelum dijatuhi hukuman mati, Vafaei-Sani telah mengalami penyiksaan selama beberapa bulan.
Amnesty International melaporkan bahwa Iran merupakan negara dengan tingkat eksekusi mati yang tinggi, hanya kalah dari China. IHR juga melaporkan bahwa sejak awal tahun 2023, hampir 370 orang telah dieksekusi mati di Iran.
Iran telah mendapat kecaman keras karena meningkatnya eksekusi mati terkait demonstrasi besar-besaran setelah kematian Mahsa Amini, seorang perempuan Kurdi-Iran yang meninggal dalam tahanan polisi pada September 2022. PBB telah mengirim misi pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini dan mendorong Iran untuk menghentikan praktik eksekusi mati tersebut.
Kantor Dewan Hak Asasi Manusia PBB telah mengkonfirmasi bahwa mereka telah menerima surat tersebut dan sedang mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait kasus ini.
