TANJUNG, metro7.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023.
Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Tabalong, Subhan mengatakan, Pemkab Tabalong telah mencanangkan pengadaan barang dan jasa pertama tahun anggaran 2023 pada 2 Januari 2023.
Peluncuran pengadaan barang dan jasa saat ini sedang dilakukan dengan menginput rencana pengadaan barang dan jasa di aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Umum Pengadaan (SIRUP) dan sedang dalam proses.
“Karena SIRUP digunakan di seluruh Indonesia terkadang menjadi lambat karena kelambatan atau sistemnya bermasalah atau maintenance. Jadi, sampai saat ini masih dalam proses SYRUP,” jelasnya.
Kedua, percepatan pengadaan barang dan jasa akan kita lanjutkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dikoordinasikan dalam forum rapat bersama SKPD-SKPD penerima DAK, pihak keuangan, KPPN dan Badan Pengadaan Barang dan Jasa. Bagian sendiri,” tambahnya.
Ia berharap dana DAK siap digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa serta pemilihan penyedianya.
“Kami dalam pengadaan barang dan jasa hanya memproses pemilihan penyedia. Karena yang akan melaksanakan kegiatan adalah SKPD masing-masing, kami menunggu dan juga menghubungi SKPD yang rencana kegiatannya sudah masuk dalam SIRUP untuk memilih penyedia barang dan jasa dari kami,” ujarnya.
Selanjutnya, proses lelang pertama akan dilakukan pada 2 Januari 2023, yang pertama akan dimulai, sisanya masih diinput ke dalam SIRUP.
“Untuk tahun 2023, sesuai Surat Edaran Pemerintah Pusat l, kami gencarkan dan dorong pengadaan barang dan jasa, khususnya yang bernilai di bawah Rp 200 juta melalui e-katalog daerah. Selain mendorong SKPD, kami juga mendorong penyedia , dalam hal ini para pengusaha khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi untuk mau menjadi peserta E-catalog lokal, tidak dipungut biaya atau bebas masuk sebagai peserta dan diarahkan oleh pemerintah daerah untuk pembelian pemerintah melalui E-catalog,” jelasnya.
Menurutnya, jika pihaknya melakukan pembelian melalui e-catalog, otomatis dapat membantu pengusaha kecil atau pengusaha lokal di daerah tersebut.
“Saat ini sudah ada 71 pengusaha UMKM dan koperasi lokal dengan 715 produk. Di tahun 2022, ada sekitar Rp5 miliar lebih yang bertransaksi melalui e-katalog. Diharapkan di tahun 2023 akan lebih banyak SKPD yang bisa diajak berbelanja di E-kalog,” pungkas Subhan.
