KPU Sumbar Uji Publik 2 Draf Pengaturan Daerah Pemilihan & Alokasi Anggota DPRD Sumbar – Topik Kepala

KPU Sumbar Uji Publik 2 Draf Pengaturan Daerah Pemilihan & Alokasi Anggota DPRD Sumbar

KPU Sumbar melakukan uji publik terhadap 2 draf Penataan Daerah Pemilihan (Dapil), dan Alokasi Anggota DPRD Sumbar untuk Pemilu 2024. Ada 2 draf yang diajukan KPU Sumbar pada uji publik yang diikuti 130 peserta dari unsur KPU, Kabupaten, Kota, Parpol, Akademisi, Lembaga, Organisasi dan Media Massa, pada Jumat (20/1/2023). ).

Hal pertama yang disampaikan Ketua KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani bahwa KPU RI telah menetapkan Nomor Sebaran Penduduk (BPPd) anggota DPRD Sumbar menjadi 86. Ketua KPU Kalteng Harmain Ibrahim dalam sambutannya mengatakan. menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 80 Tahun 2022. Jumat, 20 Januari 2023 08:13 WIB KPU Kalsel melakukan uji publik di Banjarmasin untuk mengusulkan perubahan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024. JawaPos.

525. Angka ini diperoleh dari perhitungan jumlah penduduk Sumatera Barat. 5. Sebelumnya hanya DPRD kabupaten dan kota yang dibahas, namun setelah putusan MK diserahi pembahasan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD dan DPR RI. 624. Jumlah kursi anggota dewan tetap 55 orang seperti Pemilu 2019 mengingat Kalimantan Selatan yang berpenduduk 4.143 jiwa dibagi dengan jumlah kursi anggota DPRD provinsi yaitu 65 kursi (berdasarkan Pasal 188 UU No 7 Tahun 2017). Akibat uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan Nomor 80 Tahun 2022 yang menyatakan pertama, di antara putusan tersebut disebutkan bahwa Pasal 187 ayat 5 UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UU 1945 yang mengikat sepanjang karena tidak mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 diatur dalam Peraturan KPU,” ujar Harmain. Artinya, setiap kursi DPRD Sumbar setara dengan 86.533 orang yang berada di provinsi dengan jumlah penduduk antara 3 juta hingga 5 juta jiwa. yang mendapat alokasi 55 kursi.

525 suara orang. Ia menjelaskan, maksud dari dua hal tersebut, MK memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada KPU RI, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota dalam mengelola daerah pemilihan DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80 Tahun 2022. Berdasarkan alokasi tetap jumlah kursi keseluruhan, perubahan hanya terjadi pada jumlah kursi tiap dapil, ada yang naik turun dari total tujuh dapil. MK) untuk menyusun daerah pemilihan (dapil) bagi anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi,” kata Yanuk Sri Mulyani didampingi komisioner KPU Sumbar lainnya dan Sekretaris KPU Sumbar, Firman. Alokasi Anggota DPRD Sumbar untuk Pemilu 2024 Ada 7 prinsip penyelenggaraan dapil ini, kata Gebril, antara lain pemerataan nilai rata-rata perolehan suara, menganut sistem pemilu proporsional, keutuhan wilayah, satu wilayah, kekompakan, dan kontinuitas. penurunan dapil Kalsel 2 Kabupaten Banjar dari sembilan menjadi delapan kursi serta dapil Kalsel 5 Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong dari sembilan menjadi delapan kursi Draf 1, Dapil Sumbar berjumlah 8 Dapil. Baca Juga: Polda Kalsel Petakan Potensi Kerentanan Pemilu di Tahun Politik Jumlah Kursi Tetap Sembilan, Yakni Kalsel 4 Pilkada Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah.

Rinciannya; Dapil 1 Sumbar (Kota Padang) 11 kursi (bertambah 1 kursi dibanding Pilkada 2019). Dapil 2 Sumatera Barat (Padangpariaman, Kota Pariaman) 6 kursi (kurang 1 kursi dari Pemilu 2019). Reporter: Firman. Dapil 3 Sumbar (Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi) 8 kursi (naik 1 kursi dibanding Pilkada 2019). 4 Pilkada Sumbar (Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat) 8 kursi..

Baca lebih banyak:
Jawa Pos »