Dampak Kebakaran Lahan Meluas, DPRD Kalsel Minta Pemerintah Perhatikan UPBS
Meningkatnya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan Selatan yang menyebabkan buruknya kualitas udara menjadi keprihatinan serius Anggota DPRD Kalsel, Firman Yusi hingga saat ini (5/10/2023).
Ia meminta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada Unit Mandiri Penanggulangan Bencana (UPBS) yang telah berkontribusi dalam penanganan Karhutla.
Menurut Firman, berdasarkan informasi yang diterima, banyak UPBS yang mengalami kesulitan operasional, di mana para relawan biasanya mengandalkan dana swadaya atau sumbangan warga.
“Ada kalanya mereka menggunakan dana dari pendiri dan pengurus,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel ini.
Oleh karena itu, Firman meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada unit swadaya ini, karena pemerintah daerah pasti memiliki dana penanggulangan bencana yang sudah dialokasikan ke BPBD atau dalam bentuk BTT (Belanja Tak Terduga), ujarnya.
Bahkan, menurutnya, tidak menutup kemungkinan pemerintah menggalang dukungan dari badan usaha swasta melalui dana CSR-nya.
Seperti yang diketahui, salah satu kota di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, mulai menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada tingkat PAUD/SD/SMP Negeri pada tanggal 4 hingga 7 Oktober akibat meningkatnya volume asap akibat kebakaran hutan dan lahan. (virtual/menyesap)
FAQ:
1. Apa yang menjadi keprihatinan Anggota DPRD Kalsel terkait Karhutla di Kalimantan Selatan?
– Anggota DPRD Kalsel, Firman Yusi, sangat prihatin dengan meningkatnya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan karena buruknya kualitas udara.
2. Apa yang diminta oleh Firman Yusi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah daerah terkait penanganan Karhutla?
– Firman Yusi meminta pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada Unit Mandiri Penanggulangan Bencana (UPBS) yang telah berkontribusi dalam penanganan Karhutla.
3. Mengapa banyak UPBS yang mengalami kesulitan operasional?
– Menurut informasi yang diterima, banyak UPBS mengandalkan dana swadaya atau sumbangan warga untuk operasional mereka.
4. Apa yang diminta oleh Firman Yusi kepada pemerintah terkait UPBS?
– Firman Yusi meminta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada UPBS dan mengalokasikan dana penanggulangan bencana yang sudah ada ke BPBD atau dalam bentuk BTT (Belanja Tak Terduga).
5. Apakah pemerintah dapat menggalang dukungan dari badan usaha swasta dalam penanganan Karhutla?
– Menurut Firman Yusi, pemerintah bisa menggalang dukungan dari badan usaha swasta melalui dana CSR mereka.
6. Apa langkah yang diambil oleh Kota Banjarmasin terkait kebakaran hutan dan lahan?
– Kota Banjarmasin telah menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada tingkat PAUD/SD/SMP Negeri untuk sementara waktu dikarenakan meningkatnya volume asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
