RANTAI – Bertepatan dengan Roadshow secara daring bersama Menko PMK tentang Percepatan Penanggulangan Stunting dan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten/Kota, Sekda Kabupaten Tapin Sufiansyah memaparkan program Pemerintah Daerah untuk mengatasi hal tersebut.
BACA JUGA: Kepala BPK Kalsel Berganti, Bupati Tapin Harap Terus Saling Berkoordinasi
Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Sufiansyah, berkesempatan memaparkan keberhasilan Kabupaten Tapin menurunkan kasus stunting di Tapin dari 33,5 persen pada 2021 menjadi 14,5 persen pada 2022 kemarin.
Dalam paparannya, Sekda Tapin menyampaikan bahwa penurunan kasus stunting sebesar 19 persen dalam satu tahun tidak lepas dari upaya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapin yang terus memprogramkan beberapa inovasi untuk menangani kasus stunting di Kabupaten Tapin. daerah.
Seperti Bersama Cegah Anak Stunting (BAGASING), Tapin Data Elektronik Menuju Keluarga Sejahtera (E-Tapin Intim), dan Gerakan Makan Buah dan Sayur Banua Sehat Menghindari Penyakit (GEBYUR BASTARI).
Kemudian ada juga Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga dan Teknik Akupresur dalam Upaya Mencegah Stunting pada Anak (TANTE TIKA CANTIK), dan Pemberian Makanan Berbasis Pangan Lokal (BAIMAN BEPALA).
“Lima inovasi ini merupakan contoh program yang digagas OPD untuk menurunkan kasus stunting dan kemiskinan di Kabupaten Tapin,” ujarnya.
Sekda juga mengakui, permasalahan kasus stunting juga dipengaruhi beberapa hal, seperti minimnya bidan dan tenaga pelaksana gizi (TPG), minimnya alat USG dan perlunya pelatihan dokter menggunakan alat tersebut di Puskesmas, kurangnya alat antropometrik di Posyandu dimana alat ini digunakan sebagai pemantauan pertumbuhan. balita terhambat
Apalagi masih ada desa yang belum bebas stop buang air besar sembarangan (ODF), insentif Tim Pendamping Keluarga terlalu kecil, Rp. 10.000 untuk tiga orang sekaligus, kurangnya penyuluh KB di setiap kecamatan, dan Tapin hanya memiliki 27 penyuluh KB, idealnya Tapin memiliki 72 penyuluh KB.
“Kurangnya tenaga kesehatan di Kabupaten Tapin menjadi salah satu masalah stunting di daerah, sehingga persebaran fasilitas kesehatan tidak memadai,” ujarnya.
Sufiansyah berharap Pemerintah Pusat memenuhi bidan dan tenaga pelaksana gizi (TPG) agar program percepatan penurunan stunting dapat terlaksana dengan baik.
Seperti pemenuhan alat USG di Puskesmas dan pemenuhan antropometri kit di Posyandu, penambahan insentif Tim Pendamping Keluarga dan penambahan Penyuluh PKB.
Kemudian diseminasi penggunaan ELSIMIL secara luas melalui media cetak dan elektronik nasional, serta adanya dukungan dana khusus dari pemerintah pusat untuk intervensi dan pengentasan kemiskinan di kabupaten/kota.
Ikuti Berita Okezone di berita Google
(FDA)
