WARTABANJAR.COM, TANJUNG – Persatuan Kepala Desa (Perkades) Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong mengadu ke Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, terkait infrastruktur di wilayahnya.
Bersama Camat Banua Lawas, H Fariduddin, kepala desa mengungkapkan kondisi jalan di beberapa titik rusak dan perlu mendapat perhatian.
Hal itu disampaikan Perkades Kabupaten Banua Lawas kepada Komisi IV dalam rapat audiensi, Rabu (22/2/2023).
Camat Banua Lawas, H. Fariduddin selaku ketua rombongan mengungkapkan, infrastruktur Desa Hapalah dan Desa Sungai Durian belum baik.
“Desa Halaban yang merupakan desa paling ujung di Kabupaten Banua Lawas, memiliki infrastruktur yang buruk. Desa Sungai Durian juga memiliki infrastruktur yang buruk. Banua Lawas berada di pinggiran sungai. Biasanya saat musim hujan bisa terjadi banjir bahkan longsor,” jelasnya.
Baca juga: Banjir Banjarbaru tersebar di tiga kabupaten, lebih dari 1.500 warga terdampak
Menanggapi hal terkait infrastruktur yang notabene menjadi domain Komisi III, Sekretaris Komisi IV selaku ketua rapat, Firman Yusi SP, mengatakan akan berusaha berkoordinasi dengan Komisi III terkait hal tersebut.
Ditambahkannya, seluruh jalan di Kabupaten Banua Lawas bukanlah jalan provinsi.
“Jalan yang ada di Kabupaten Banua Lawas mayoritas tidak ada yang merupakan jalan provinsi atau jalan provinsi yang strategis, sehingga sebenarnya Provinsi Kalsel dalam tanda kutip sebenarnya tidak memperbolehkan penganggaran untuk pembiayaan peningkatan infrastruktur, karena itu bukan kewenangan Pemprov. Pemerintah,” jelasnya.
H Fariduddin juga mengungkapkan bahwa Masjid Pusaka Banua Lawas perlu diperbaiki.
Firman Yusi menggarisbawahi persoalan ini dari sisi cagar budaya Masjid Pusaka.
“Itu terkait langsung dengan Komisi IV, terkait upaya perlindungan cagar budaya kita, Masjid Banua Lawas Pusaka. Komisi IV ini kemungkinan akan terus berkoordinasi dengan Komisi III karena wilayahnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, jadi mungkin akan bekerja sama dengan Komisi III untuk memastikan karena tahun 2022 sudah diusulkan tahun 2023 bantaran sungai di sekitar Masjid Pusaka Banua Lawas ditangani oleh Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Salah satu anggota Perkades Banua Lawas, H Anang mengungkapkan sulitnya kegiatan bercocok tanam di Desa Hapalah.
“Pertanian pada 2011 hanya bisa menanam padi karena banyak air atau mungkin sumber daya manusianya tidak tertarik,” ujarnya.
Mengenai sumber daya manusia yang juga menjadi domain Komisi IV, Firman Yusi mengatakan, sumber daya manusia di bidang pertanian memang dibutuhkan.
“Kalau kita ingin menjadi penyangga pangan IKN, maka kita harus menyiapkan sumber daya manusia di bidang pertanian terutama dari generasi muda agar cita-cita kita menjadi penyangga bisa lebih banyak lagi,” ujarnya. (edj)
Editor: Erna Djedi
