BANJARBARU, klikkalsel.com – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira menghadiri Rapat Koordinasi terkait Pengendalian Inflasi secara virtual di Command Center Setdaprov Kalsel, Senin (27/ 2/2023). Rapat ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengarahkan identifikasi permasalahan di daerah
Dalam Rakor yang diadakan setiap 2 minggu sekali, Mendagri meminta para gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah untuk mengadakan rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi. Menurut Mendagri, beberapa kali dalam rapat koordinasi di provinsi ditemukan ada daerah yang belum melakukan rapat dengan kabupaten/kota terkait inflasi ini.
“Gubernur bisa menggelar rapat koordinasi terkait inflasi dengan TPID, Forkopimda, Gugus Tugas Pangan, dan Bupati Walikota, misalnya sebulan sekali,” perintahnya.
Mendagri juga mengimbau kepada pemerintah provinsi untuk membantu daerah yang tingkat inflasinya tinggi. Karena provinsi memiliki kemampuan untuk membantu instrumen terutama dalam hal keuangan dan kewenangan.
“Sementara yang tingkat inflasinya rendah dapat diberikan penghargaan oleh provinsi setiap bulan atau setiap tiga bulan sekali agar daerah mampu mengendalikan inflasi sehingga tercipta iklim persaingan di tingkat provinsi,” ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Pekerja Disnaker Kalsel Keluhkan Perusahaan yang Diduga Melanggar Aturan
Baca Juga: Tingkatkan Semangat Tim, Gubernur Kalsel Tambah Bonus Rp 30 Juta
Tito menambahkan, masalah inflasi sudah menjadi perhatian Presiden dan meminta rapat koordinasi tetap seperti ini. Ia mengatakan rakor tersebut sangat bermanfaat dan secara umum yang perlu diwaspadai tetap masalah beras, cabai merah, bawang merah, minyak goreng dan ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan seperti telur, daging ayam murni, bawang putih. dan makarel.
“Untuk itu, setiap daerah harus bisa mengidentifikasi permasalahannya masing-masing, terutama untuk barang-barang yang harganya mudah berubah karena mekanisme pasar,” ujarnya.
Mendagri juga berharap agar gerakan menanam terus berlanjut dan pendistribusian sembako dapat dilakukan sesuai target dan tepat sasaran.
“Ini semua tugas kita, tanggung jawab kita dan amanat kita kepada rakyat karena inflasi itu menyangkut perut rakyat yang paling mendasar,” pungkasnya.
Sementara berdasarkan data BPS, Indeks Perkembangan Harga (IPH) tertinggi di luar pulau Sumatera dan Jawa menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tapin berpotensi mengalami peningkatan komoditas beras. Selain itu, Kabupaten Tapin masuk dalam 10 besar IPH tertinggi sebesar 4,93 persen untuk komoditas beras, minyak goreng dan ayam broiler. (rizqon)
Editor: Abadi
