Pemkab HSU Terima TKD Rp. 1,10 Triliun FY 2023

Banjarbaru, Info Publik – Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mendapatkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp1,10 triliun dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi untuk digunakan pada tahun anggaran 2023.

DIPA dan TKD diserahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor kepada Bupati/Walikota se-Kalsel, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (7/12/2022).

Pelaksana Tugas (Pj) Bupati HS, R Suria Fadliansyah mengatakan, alokasi TKD Kabupaten HSU tahun anggaran 2023 meningkat 20,54 persen dibanding tahun 2022.

Dengan kenaikan tersebut, TKD senilai Rp1,10 triliun dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, mengentaskan kemiskinan dan memajukan perekonomian.

“Untuk mendukung sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah dan meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah,” kata R Suria.

Selain itu, pada kesempatan yang sama, Pj Bupati mengaku bangga dan senang, karena Kabupaten HSU kembali mendapatkan penghargaan dengan pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 7 kali berturut-turut sejak tahun 2015.

Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran seluruh PNS di lingkungan Pemkab HSU.

Namun Pj Bupati HSU tetap berpesan untuk tidak berpuas diri, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki untuk perbaikan ke depan guna melayani masyarakat.

“Meningkatkan kinerja Pemda dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah,” kata R Suria.

Sementara itu, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor berpesan kepada Bupati/Walikota untuk fokus memperhatikan pergerakan inflasi di daerah masing-masing secara detail dan percepatan realisasi belanja, mengingat tantangan sektor ekonomi di tahun 2023 yang tidak mudah.

“Pimpinan SKPD diingatkan untuk segera mengambil langkah optimalisasi penyerapan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, katanya selain bekerja cepat dan tanggap. Aspek akuntabilitas dan transparansi harus menjadi perhatian utama agar penggunaan anggaran tetap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Meningkatkan koordinasi dan kerjasama, serta semangat untuk bergerak bersama mewujudkan cita-cita memajukan bangsa, bangsa dan negara,” pungkasnya.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel Sulaimansyah menjelaskan realisasi APBN Kalsel per 30 November 2022 telah mencapai Rp26,84 triliun atau 93,48 persen dari pagu Rp28,72 triliun.

Ia menambahkan, kondisi perekonomian nasional menjelang akhir tahun 2022 menunjukkan tren positif dan terus tumbuh kuat dengan pertumbuhan di atas 5 persen selama 4 triwulan berturut-turut.

Lebih lanjut, ia bahkan menilai tingkat inflasi nasional relatif moderat dibandingkan negara lain yang menunjukkan penurunan ke level 5,42 persen (yoy) pada November dari sebelumnya 5,71 persen pada Oktober 2022.

Dengan capaian tersebut, optimisme terhadap proses pemulihan ekonomi terus terjaga. Meski pemerintah harus lebih mewaspadai risiko global yang bersumber dari faktor geopolitik, namun penerapan kebijakan zero covid di China yang menyebabkan perlambatan ekonominya.

Serta dampak kebijakan moneter di negara maju untuk mengendalikan inflasi yang akan berdampak pada pelemahan ekonomi global, kenaikan suku bunga global, memicu capital outflows dan menekan nilai tukar. (Diskominfosandi/prokopim/ricky/toeb)