Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Perekonomian Lucky Agung Binarto mengatakan Kementerian Hukum dan HAM harus menunjukkan birokrasi yang berdampak nyata bagi masyarakat melalui pelayanan yang baik dengan berbagai inovasi lainnya dalam menciptakan zona integritas.
“Kehadiran kami inilah yang memberi manfaat, itulah esensi penting melaksanakan reformasi birokrasi agar Kemenkumham memiliki birokrasi berkelas dunia,” ujarnya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis.
Saat memberikan penguatan kepada Kanwil Kemenkumham Kalsel di Banjarmasin, Lucky
menegaskan kembali pesan Presiden Joko Widodo untuk selalu menciptakan birokrasi yang tidak hanya hadir di tengah masyarakat, tetapi harus berdampak nyata bagi masyarakat.
Ia mencontohkan beberapa faktor keberhasilan dalam upaya mengembangkan zona integritas menjadi kawasan bebas korupsi (WBK) dan kawasan pelayanan birokrasi bersih (WBBM), seperti komitmen pimpinan dan staf, infrastruktur yang mendukung pelayanan, transparansi dan inovasi.
“Mari kita bangun Kementerian Hukum dan HAM yang lebih spesifik dan beretika melalui cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Di sisi lain, Lucky juga menyampaikan pesan Menteri Yasonna Laoly agar pegawai hidup sederhana dan rasional menanggapi sorotan publik yang viral belakangan ini terhadap ASN.
“Jangan lupa untuk selalu berbagi dan menjaga komunikasi dan kebersamaan dengan rekan kerja karena kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian,” ujarnya.
Sementara Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel Faisol Ali menjelaskan capaian dan target kinerja tahun 2023 untuk masing-masing staf Divisi dan UPT.
Terkait pembangunan zona integritas, Faisol mengatakan, tim pokja dibentuk untuk memberikan pendampingan dan penguatan kepada UPT dan juga dilakukan peninjauan berkala terhadap pelayanan publik.
“Menjalankan tugas dan membangun zona integritas menuju WBK dan WBBM adalah upaya menjadikan organisasi yang kita cintai ini lebih baik lagi,” kata Faisol.
HAK CIPTA © Berita ANTARA Kalimantan Selatan 2023