BANJARBARU, klikkalsel.com – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mendorong kabupaten/kota yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) segera menerapkannya.
Hal itu ditegaskannya dalam penghargaan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi, dan SAKIP kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aula Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (9/3/2023).
Gubernur yang akrab disapa Om Birin itu dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar menyampaikan apresiasinya atas komitmen bupati/walikota beserta jajarannya dalam memberikan pelayanan publik.
“Pelayanan publik yang berkualitas akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
Sementara itu, reformasi birokrasi menurutnya dapat mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan serta mengurangi hambatan birokrasi. Karena itu, Paman Birin pun mendorong seluruh kabupaten/kota di Kalsel memiliki Mal Pelayanan Publik sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Saat ini, Mal Pelayanan Publik di Kalsel baru ada lima, yakni di Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru.
“Mall Pelayanan Publik dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan pelayanan yang ramah dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Baca Juga: Penghargaan Inovasi Kalimantan Selatan Diproyeksikan Membawa Manfaat Bagi Masyarakat
Baca Juga: Pemprov Kalsel Berkontribusi Turunkan Laju Inflasi Nasional
Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Galuh Tantri Narindra mengingatkan setiap kabupaten/kota untuk segera memiliki Mal Pelayanan Publik.
“Tidak harus megah, yang penting bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” ujarnya.
Adapun evaluasi ini, kata Galuh, dilakukan oleh tim Kemenpan RB bersama Biro Organisasi Setdaprov Kalsel. Peringkat terbaik kategori Reformasi Birokrasi diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disusul Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Balangan.
Selanjutnya peringkat terbaik kategori Akuntabilitas Kinerja kembali diraih oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peringkat berikutnya diraih Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tabalong.
Kemudian peringkat terbaik kategori Pelayanan Publik dan MPP masing-masing ditempati oleh Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.(adv/rizqon)
Editor : Amran
