PERCEPATAN pelayanan publik dapat digenjot melalui fasilitas yang disebut Mall Pelayanan Publik (MPP). Untuk itu, Pemprov Kalsel mensyaratkan 13 kabupaten/kota segera memiliki MPP.
AFIRMASI Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor melalui Sekda, Roy Rizali Anwar saat menyerahkan Penghargaan Pelayanan Publik, Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada pemerintah kabupaten dan kota di Aula Idham Chalid, Banjarbaru, Kamis (9/3/2023).
Sekretaris Daerah Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, Gubernur Sahbirin Noor menekankan agar pemerintah kabupaten/kota segera meningkatkan pelayanan publik dengan membentuk MPP.
“Pelayanan publik yang berkualitas akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung,” ujarnya.
MEMBACA : Pakar ULM City Sebut Mitra Plaza Posisi Paling Ideal Sebagai Mal Pelayanan Publik
Untuk reformasi birokrasi, ditegaskan Sekda Roy Rizali Anwar dapat mempercepat dan mempermudah proses pengambilan keputusan serta mengurangi hambatan birokrasi.
Saat ini baru 5 MPP yang berdiri di Kalsel. Yakni milik Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Sisanya 8 pemda di Kalsel belum memiliki MPP.
“Sehingga MPP dapat mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, serta memberikan pelayanan yang ramah dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Sekda Kalsel.
BACA JUGA: Gubernur Kalsel Mengharapkan Mal Pelayanan Publik Memudahkan Masyarakat
Kepala Biro Organisasi Setdaprov Kalsel Galuh Tantri Narindra mengingatkan setiap kabupaten/kota untuk segera memiliki MPP. “Tidak harus megah, yang penting bisa memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat,” kata Tantri Narinda.
Ia menjelaskan penilaian evaluasi dilakukan oleh tim Kemenpan RB bersama Biro Organisasi Setdaprov Kalsel. Untuk peringkat terbaik kategori Reformasi Birokrasi diraih Kabupaten Hulu Sungai Selatan, disusul Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Balangan.
BACA JUGA: Hadirkan 158 Layanan dari 17 Instansi, Pemkab Batola Punya Mal Pelayanan Publik Setara di Marabahan
Selanjutnya peringkat terbaik kategori Akuntabilitas Kinerja kembali diraih oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peringkat berikutnya diraih Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tabalong.
Sedangkan peringkat terbaik kategori Pelayanan Publik dan MPP masing-masing ditempati oleh Kabupaten Tabalong, Kota Banjarbaru, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut (Tala). (rekam jejak)
