AMUNTAI – Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, memotori rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Koordinasi ini berlangsung di Balai Kejaksaan HSU, Senin (29/5), membahas tindak lanjut pengendalian inflasi daerah.
Kegiatan ini dihadiri oleh HSU Kajari Agustiawan Umar SH, dan Plt Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah serta unsur Forkopimda dan kepala SKPD terkait.
Dalam kegiatan ini juga dibahas pembentukan SKK (Surat Kuasa Khusus) bidang HSU Datun Kejari dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Hal ini dikarenakan beberapa potensi pendapatan asli daerah belum dimaksimalkan. Sehingga diperlukan sejumlah perawatan untuk mendongkrak potensi PAD.
Padahal peran kejaksaan dalam upaya pendampingan dan permintaan bantuan hukum oleh SKPD.
Dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan kondisi inflasi di daerah khusus di Kabupaten HSU sebesar 4,70 persen, secara nasional sebesar 5,30 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dimana tingkat inflasi Kabupaten HSU saat ini, mengikuti angka Kabupaten Tabalong sebagai salah satu kabupaten pembanding inflasi di Provinsi Kalimantan Selatan.
Kepala Kejaksaan Negeri Agustiawan Umar menyambut baik pelaksanaan rakor ini dan menjadi tuan rumah acara tersebut. Ia berharap melalui kegiatan ini dapat tercapai kesepakatan yang berpihak pada masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah ini semakin meningkat.
“Alhamdulillah koordinasi tim TPID kali ini dihadiri oleh seluruh anggota tim, yang merupakan apresiasi dan perhatian dari Plt Bupati R. Suria Fadliansyah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Bupati HSU Raden Suria Fadliansyah mengatakan, melalui rapat koordinasi ini, inflasi di daerah ini akan tergambar dengan jelas.
Sehingga nantinya akan diambil strategi dan kebijakan untuk terus menekan inflasi di HSU.
Berbagai masukan dari tim TPID dan catatan penting harus diperhatikan dalam upaya pengendalian inflasi. Dimana lanjutnya inflasi dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkrit untuk mengendalikan inflasi di HSU.
“Salah satunya memaksimalkan pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDes di wilayah ini,” ujarnya.
Sekadar informasi, target PAD HSU tahun 2023 direncanakan mencapai Rp. 1.069 triliun. Padahal target tersebut turun sekitar Rp 232.102 miliar atau 17,84 persen pada PAD HSU tahun 2022.
Kegiatan ini juga dihadiri Dandim 1001 HSU/BLG Letkol Inf Dhuwi Hendradjaja, perwakilan dari Polres HSU, Sekretaris HSU Adi Lesmana dan sejumlah kepala dinas terkait pengendalian inflasi.
