BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) memberikan perhatian dan perhatian serius terhadap Raperda APBD Kabupaten HSU Tahun 2023.
Hal itu terlihat dalam Rapat Paripurna dalam agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi yang digelar di ruang rapat DPRD Kabupaten HSU di Kota Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Dalam sidang paripurna, diajukan pertanyaan mengenai program-program prioritas yang telah dan akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Kemudian beberapa fraksi DPRD Kabupaten HSU menaruh perhatian agar target Raperda APBD tahun 2023 meningkat.
Salah satu tanggapan disampaikan perwakilan Fraksi Golongan Karya, Hj Noorhananiah.
Antara lain perlu optimalisasi pengelolaan sumber Pendataan Asli Daerah (PAD) terkait Raperda pada APBD Tahun Anggaran 2023.
Dikatakannya, Fraksi Partai Golongan Karya berharap Pemda perlu memberikan kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber pendapatan daerah, baik dari aspek pajak maupun retribusi.
Serta, aspek hukum lainnya, meski mengalami penurunan estimasi sekitar 8,92 persen dari pendapatan daerah dalam APBD 2023.
Sejalan dengan itu, Terkait Kebijakan Umum Penerimaan Daerah, Fraksi Partai Golongan Karya berpandangan bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah juga harus secara tegas menekan tingkat kebocoran pada mata rantai pemungutan, sehingga peningkatan pendapatan daerah dapat Tidak hanya mengandalkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer saja,” terang Ketua Komisi I DPRD Kabupaten HSU ini.
Terkait belanja daerah, ia berharap dapat memberikan dorongan bagi pembangunan ekonomi daerah yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.
Pasalnya, menurut Hananiah, belanja daerah dalam Raperda APBD 2023 mengalami penurunan sebesar 17,84 persen jika dibandingkan dengan APBD APBD 2022.
“Semula anggaran belanja daerah dalam APBD 2022 sebesar Rp1,301 triliun, namun pada Raperda APBD 2023 mengalami penurunan menjadi Rp1,068 triliun,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah daerah dapat berupaya mencari solusi agar segala kekurangan tidak mempengaruhi pembangunan Kabupaten HSU ke depan.
Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten HSU Almien Ansar Safari.
Turut hadir Pj Bupati HSU Zakir Aswan yang baru dilantik menggantikan H Husairi Abdi, setelah pensiun dari Pj Bupati HSU, para kepala SKPD, perwakilan Forkopimda dan anggota dewan. (AOL/*)
