Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Komjen Pol (Purn) Adang Daradjatun mengungkapkan adanya praktik jual beli kasus melalui restorative justice.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Komjen (Purn) Adang Daradjatun mengungkapkan, ada praktik jual beli penyelesaian perkara melalui restorative justice.
Firda Cynthia Anggrainy – Selasa, 17 Jan 2023 15:25 WIB Komisi III Fraksi PKS Adang Daradjatun (Foto: dok. RI, Habiburokhman berharap LPSK bekerja proaktif dalam memberikan perlindungan dan advokasi kepada masyarakat. Jakarta, Beritasatu. Ketua Kantor PMPTSP Barito Utara Edi Kesumajaya menyatakan menyambut baik kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) yang telah memilih Kabupaten Barito Utara sebagai tujuan kunjungan kerjanya.
Istimewa) Jakarta – Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Komjen (Purn) Adang Daradjatun mengungkapkan adanya praktik jual beli penyelesaian kasus melalui restorative justice. Diakuinya, pihaknya menemukan praktik tersebut dalam implementasinya di lapangan. Karena itu, dia mendorong kerja LPSK lebih banyak menjemput bola. Hal itu disampaikan Adang dalam rapat Komisi III DPR dengan LPSK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dikutip Selasa (17/1/2023). “Kami mengapresiasi KPK yang telah mengambil langkah tegas terhadap tersangka KPK. Adang memberikan tanggapan atas penjelasan Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo. Lahat, Sumsel, pelakunya diadili sangat ringan, hukumannya juga sangat ringan, kemudian keluarganya mencari keadilan, mereka ditinggal,” kata Habib, Senin (16/1). LPSK berharap implementasinya tidak bergeser dan saat ini sudah mulai bergeser.
Saya ingin pendapatnya tentang apa yang sebaiknya dilakukan oleh LPSK,” ujar Adang dalam pertemuan tersebut. Kemudian, membahas program dan strategi prioritas dalam pencapaiannya serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2023. Ia juga menegaskan tidak ada pelanggaran HAM di dalam proses penangkapan Lukas Enembe. Karena apapun itu menarik ya memberikan peluang bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi untuk membeli keadilan,” imbuhnya. Baca juga: Adang minta penjelasan lebih lanjut dari LPSK terkait penerapan restorative justice. Selain itu, lembaga penegak hukum harus membangun kepercayaan agar masyarakat dapat mengadukan masalahnya.
Memuat berita…
Gagal memuat berita.
Komisi III DPR Sebut LPSK Lolos dari Kasus Pemerkosaan di LahatKomisi III DPR meminta LPSK lebih proaktif agar korban perkosaan tidak terintimidasi
Tangkap Lukas Enembe, KPK Dapat Apresiasi DPRAnggota Komisi III DPR Supriansa mengapresiasi langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe.
DPMPTSP Barito Utara Terima Penyuluhan HSS Komisi IIIDinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Barito Utara (Batara) menerima kunjungan kerja (kunker) komisi III DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dalam rangka review sharing informasi terkait pelayanan dan pelaksanaan penanaman modal pengawasan perizinan.
Komisi III Minta Aparat Jaga Maksimal Pengamanan di Papua | merdeka.comWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta seluruh aparat keamanan hingga Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja sama memberikan pengamanan maksimal di wilayah Papua.
Ketua Komisi IV DPR Kritik Mentan, 4 Tahun Kerjakan Masalah Klasik Tak SelesaiLaporan BPK menyebutkan masih ada program bermasalah di Kementerian Pertanian. Bahkan ada program yang gagal atau tidak mencapai target.
Mentan Syahrul Disemprot Komisi IV DPR | merdeka.comKomisi IV DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin mengkritisi kinerja Kementerian Pertanian mulai dari program kerja yang tidak berdampak signifikan bagi petani, hingga data stok pangan yang berbeda.
