Bank Indonesia berkomitmen untuk menjadikan ekosistem sistem pembayaran sebagai episentrum ekonomi dan keuangan digital Indonesia pada tahun 2023. Pangsa pasar ekonomi dan keuangan digital Indonesia sangat besar, mencapai sekitar 40 persen dari total transaksi ekonomi digital ASEAN. Indonesia bisa terus berperan sebagai pemain utama di ASEAN.
Presiden RI, Joko Widodo, mengungkapkan bahwa ekonomi dan keuangan digital Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh semakin maju. Kunci untuk terus tumbuh dan berkembang adalah inovasi dan kepercayaan. Inovasi dalam penyediaan sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat harus terus dikembangkan.
Hal itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2023 bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. FEKDI 2023 yang mengangkat tema “Synergy and Innovation of Digital Economy: Fostering Growth,” diadakan pada tanggal 8 Mei 2023 di Jakarta.
FEKDI merupakan ajang sinergi kebijakan dan showcase berbagai produk dan inovasi, implementasi kebijakan serta pencapaian dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital. Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama-sama melaksanakan acara ini dengan dukungan dari Kementerian/Lembaga terkait dan asosiasi serta industri.
Gubernur Perry mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam transformasi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) yang menyatukan visi sejak tahun 2019. Hadirnya QRIS, BI-FAST, dan Standar Nasional Open API (SNAP) menyatukan satu nusa dan bahasa konektivitas pembayaran, serta dalam semangat satu bangsa Indonesia melalui konsolidasi antara industri pembayaran dan e-commerce membentuk bangsa digital.
Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang signifikan. Nilai ekonomi digital pada tahun 2022 diperkirakan mencapai angka USD 77 miliar atau tumbuh 22 persen (yoy) dan diproyeksikan akan meningkat hampir 2 kali lipat hingga USD 130 miliar pada tahun 2025. Pemerintah perlu mendorong berbagai upaya dalam mengakselerasi potensi ekonomi digital tersebut melalui berbagai inovasi kebijakan.
KKI yang diterbitkan merupakan instrumen pembayaran berbasis kredit dengan pemrosesan secara domestik untuk memfasilitasi belanja barang dan jasa Pemerintah Pusat dan Daerah. KKI sebagai produk dalam negeri sejalan dengan program pemerintah yakni Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI). Kehadiran KKI ini bermanfaat untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai, memperkuat keamanan bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, serta mengurangi cost of idle cash dalam rangka meningkatkan efisiensi biaya bagi perekonomian nasional. KKI merupakan wujud kemandirian nasional dan kepastian kedaulatan data transaksi Pemerintah.
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa inovasi keuangan digital seperti KKI perlu terus diperkuat untuk mempermudah belanja barang pemerintah pusat dan daerah guna meningkatkan efisiensi dan transparansi serta memudahkan pertanggungjawaban penggunaan belanja pemerintah. Selain hadirnya KKI, terdapat peluncuran implementasi QRIS Antarnegara Indonesia dengan Malaysia. Kerja sama tersebut akan mempermudah pembayaran bagi masyarakat di kedua negara guna mendukung perdagangan dan investasi serta memperkuat stabilitas makroekonomi dengan mempromosikan penggunaan Local Currency Transactions (LCT) secara lebih luas. Setelah sebelumnya kerja sama dengan Thailand telah berjalan lancar, interkoneksi QR Code pembayaran antarnegara ini juga akan diperluas ke negara lainnya, yakni Singapura.
FEKDI 2023 berlangsung selama 3 hari, dari tanggal 8 hingga 10 Mei 2023. FEKDI 2023 akan fokus pada sinergi dan inovasi untuk peningkatan ekonomi regional pada hari pertama. Hari kedua akan difokuskan pada inisiatif penguatan keterkaitan ekonomi lintas batas dan pembayaran lintas negara (cross-border payment). Sedangkan pada hari ketiga, akan dilakukan pemaparan strategi dan inisiasi kebijakan dalam mendorong digitalisasi, serta inklusi ekonomi dan keuangan. Sebelumnya, telah dilakukan berbagai kegiatan pre-event FEKDI di 46 wilayah di Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa ASEAN terus memperkuat kerja sama dan mendorong berbagai alternatif kebijakan untuk menjadikan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan ekonomi baik di kawasan maupun global. Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berkomitmen untuk mengoptimalkan ekonomi dan keuangan digital Indonesia menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan terus mengembangkan inovasi dan kepercayaan pada sistem pembayaran berbasis digital serta keamanan dan perlindungan masyarakat.
