Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola) menyampaikan pengendalian stunting yang telah dilakukan di kabupaten berjuluk Bumi ‘Ije Jela’ itu dihadapan Tim Penilai Kinerja Pemprov Kalsel.
Pemaparan pengendalian stunting yang disampaikan Sekretaris Tim Percepatan Penanggulangan Stunting (TTPS) Kabupaten Batola, Hj Harliani, bersama daerah lainnya, berlangsung di Balai Bappeda Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Selasa (23/ 5/2023).
Pada kesempatan tersebut, perwakilan dari 13 kabupaten/kota di Kalsel mempresentasikan 8 aksi konvergensi stunting.
Menurut Hj Harliani, sepanjang tahun 2022 Pemkab Batola telah melakukan sejumlah upaya untuk menekan kasus stunting di Batola.
“Batola sudah melakukan konsultasi stunting yang hasilnya intervensi langsung ke target data stunting,” ujar Harliani yang juga Ketua DPPKBP3A Kabupaten Batola.
Harliani mengatakan, anggaran intervensi stunting tahun 2022 di Batola sebesar Rp 30 miliar dengan 18 sub kegiatan.
“Anggaran yang kita keluarkan untuk stunting memang tidak sebesar kabupaten/kota lain, karena anggarannya disesuaikan dengan APBD,” ujarnya.
Namun, lanjut Harliani, dengan anggaran yang tidak terlalu besar tersebut, Pemkab Batola telah melakukan berbagai program intervensi yang spesifik dan sensitif, salah satunya Permata Bunda yaitu pemberian makanan bergizi secara langsung.
Harliani menegaskan, pada 2024 Pemkab Batola menargetkan penurunan stunting di bawah angka 14 persen. Untuk diketahui, data stunting hasil survei SSGI tahun 2022 membuat Barito Kuala menempati urutan pertama stunting tertinggi di Kalimantan Selatan.
Lebih lanjut Harliani menjelaskan, melalui Dinas Kesehatan Batola, pihaknya telah melakukan survei ulang lokus stunting dari hasil SSGI.
“Sebanyak 7.666 balita dengan alat elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM). Hasilnya, kita mendapatkan 9,21 persen atau 726 balita stunting di Batola pada tahun 2023,” ujar Harliani.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Batola dr Azizah Sri Widari mengatakan, pihaknya memiliki data lengkap (nama dan alamat) anak stunting di Batola, namun data tersebut saat ini belum dibuka.
“Bahkan kepala desa pun tidak bisa cuek dengan anak stunting di daerahnya. Dan untuk menanganinya kita fokus pada intervensi stunting by name by address data, apalagi tahun 2023 ini kita sudah melaksanakan Program Ibu Asuh untuk Anak Stunting,” jelas Kepala Dinas Kesehatan Batola.
