Kalimantan Selatan kembali menjadi sorotan nasional setelah terjadi bentrokan fisik antara mahasiswa dan aparat kepolisian saat demonstrasi berlangsung.
Aksi yang pada awalnya berjalan damai berubah menjadi kacau setelah para mahasiswa merasa frustrasi karena tidak mendapat respons dari para anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Mahasiswa yang turun ke jalan menyuarakan aspirasinya dengan harapan bahwa wakil rakyat mereka, terutama di tengah isu panas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada 2024, akan merespon dengan cepat. Namun, ketidakadaan respons dari anggota DPRD, yang seharusnya menjadi jembatan antara rakyat dan pemerintah, membuat massa semakin marah dan situasi semakin tidak terkendali.
Bentrok fisik yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara mahasiswa sebagai representasi suara rakyat dan DPRD sebagai perwakilan resmi yang seharusnya melayani dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Dalam suasana politik yang kian memanas menjelang Pilkada, ketiadaan tanggapan dari DPRD seolah-olah menjadi pemicu utama dari kekerasan yang terjadi.
Kejadian ini memunculkan pertanyaan besar di benak publik: Apakah DPRD Kalimantan Selatan memang abai terhadap aspirasi mahasiswa? Ataukah mereka memilih diam di saat-saat kritis, yang seharusnya menjadi momen untuk menunjukkan keberpihakan pada suara rakyat?
Pada aksi Jumat (23/8/2024) kemarin, demonstran yang merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi sedianya diberi solusi untuk menyampaikan aspirasi ke DPRD Kalsel.
Anggota DPRD Kalsel, Suripno Sumas dua kali menemui mahasiswa yang berorasi di depan ‘Rumah Banjar’ itu. Beberapa tawaran disodorkan kepada mahasiswa, salah satunya agar poin tuntutan diserahkan melalui Suripno Sumas, sebelum disampaikan ke pimpinan tertinggi.
Bukan tanpa alasan, Suripno menyebut, saat ini mayoritas anggota DPRD Kalsel tengah menjalankan tugas di wilayah pemilihan masing-masing, termasuk Ketua DPRD Kalsel Supian HK.
“Kami selalu menampung aspirasi yang datang. Namun karena sebagian besar anggota sedang melakasnakan tugas luar, sementara saya yang menerimakan aspirasi untuk disampaikan ke forum di dewan Kalsel,” kata Suripno Sumas saat menemui massa aksi.
Namun, tawaran tersebut dengan mentah ditolak perwakilan pendemo, yang ngotot tetap ingin masuk ke gedung DPRD Kalsel untuk menyuarakan aspirasi yang mereka perjuangkan.
Ironisnya lagi, penolakan dari mahasiswa tersebut diduga diiringi tindakan berlebihan dengan mendorong badan Suripno Sumas. Legislator utusan DPRD Kalsel itu bahkan terpaksa harus ditarik mundur untuk petugas pengamanan lantaran kondisi yang semakin tak kondusif.
Tidak sampai di sana, massa yang mencoba menerobos paksa barikade petugas kepolisian gabungan, juga melakukan pelemparan berbagai macam benda seperti ranting pohon hingga batu.
Tindakan yang dinilai berlebihan itu tak pelak menimbulkan luka dari aparat berwajib. Setidaknya ada beberapa anggota yang mesti mendapat penanganan medis lantaran menderita luka hingga pingsan akibat bentrok maupun pelemperan yang dilakukan para pendemo.
Pasca bentrokan pertama berhasil diredam aparat gabungan, suasana di lokasi unjuk rasa sempat mendingin. Akan tetapi, massa yang merasa tuntutannya belum dipenuhi memutuskan tetap bertahan memadati Jalan Lambung Mangkurat Kota Banjarmasin.
Petugas kepolisian pun tetap melakukan pengawalan secara persuasif, dan bahkan sempat berkomunikasi dengan beberapa perwakilan mahasiswa.
“Mohon dengan pengertiannya untuk tidak masuk ke gedung DPRD Kalsel,” ucap Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol. Cuncun Kurniadi saat menemui perwakilan pendemo.
Upaya persuasif dari aparat itu seolah dihiraukan para mahasiswa. Tak berselang lama, dari arah pendemo terdengar teriakan kata-kata tidak pantas yang dilontarkan untuk aparat kepolisian.
Bukan itu saja, diduga beberapa provokator juga kembali melempari petugas dengan batu dan mencoba mendorong barisan barikade. Dalam kondisi genting tersebut, polisi harus mengambil tindakan pengamanan lantaran aksi yang dilakukan dinilai melebihi batas.
Beberapa pendemo yang diduga provokator terpaksa harus diamankan petugas. Meski begitu, belakangan mereka diketahui sudah diperbolehkan kembali pulang.
Selain itu, polisi juga memastikan bertanggung jawab penuh terhadap timbulnya korban luka dari kalangan mahasiswa.
“Kami pastikan bertanggung jawab dan menanggung pengobatan mahasiswa yang luka ataupun pingas,” tandas Kapolresta Banjarmasin usai membubarkan massa aksi.
