Banjarmasin (ANTARA) – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (BI Kalsel) Wahyu Pratomo menyarankan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kotabaru mengambil empat langkah strategis untuk mengendalikan inflasi.
“Kami mengusulkan empat langkah kepada TPID Kotabaru untuk mengendalikan inflasi,” kata Wahyu Pratomo dalam siaran persnya, Selasa (24/1).
Pertama, jelasnya, melakukan operasi pasar dan bargain market secara lebih terencana dan fokus pada lokasi sampling inflasi.
Kedua, lanjut dia, mengoptimalkan penggunaan cold storage agar komoditas pangan strategis memiliki umur simpan yang lebih lama.
Ketiga, lanjutnya, perluasan kerja sama antardaerah dengan Sulawesi didukung oleh penyaluran subsidi ongkos angkut.
Keempat, jelasnya, upaya mengedukasi petani tentang cara bercocok tanam, hilirisasi dan rantai perdagangan yang lebih optimal.
Rakor tersebut, kata dia, merupakan agenda kerja rutin TPID Provinsi Kalsel sebagai bentuk evaluasi kinerja pengendalian inflasi, sekaligus forum perumusan strategi pengendalian inflasi.
Ke depan, lanjutnya, sinergi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Bank Indonesia melalui TPID dalam mendorong ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, stabilitas harga, dan komunikasi yang efektif akan terus diperkuat untuk memastikan inflasi kembali ke kisaran sasaran 3,0 ± 1 persen. pada paruh kedua tahun 2023 .
Wakil Bupati Kotabaru, Andi Rudi Latif mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kotabaru merupakan daerah dengan tingkat inflasi tertinggi pada 2022, mencapai 8,65 persen.
“Beberapa hal yang menjadi penyebab utama tingginya inflasi di Kotabaru. Di antaranya kenaikan harga BBM, faktor cuaca, kenaikan tarif angkutan udara, dan penurunan produksi beras lokal akibat serangan hama tungro,” kata Andi Rudi Latif. , dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendali. Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan dengan TPID Kabupaten Kotabaru.
Untuk itu, kata dia, pihaknya berharap rakor dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana aksi yang terukur oleh jajarannya, sehingga upaya pengendalian inflasi di Kotabaru berjalan lebih optimal.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mengatakan inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan menahan pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, jelasnya, pihaknya mendorong TPID Kotabaru melakukan upaya ekstra pengendalian inflasi sejak dini, antara lain dengan meningkatkan produksi pangan, mengoptimalkan kerja sama antar daerah (KAD) dan merealisasikan anggaran pengendalian inflasi yang lebih terukur.
Selain itu, kata dia, pendistribusian elpiji 3 kilogram dilakukan secara tertutup.
“Skema ini sudah dilakukan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, dan Kota Banjarbaru untuk mengatasi tingginya harga BBM rumah tangga,” jelasnya.
