BPKH Pastikan Dana Haji Tersimpan Aman!

Bandung – Sebanyak 5,3 juta jemaah haji Indonesia telah menyetorkan uang pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dari total jemaah itu, jumlah saldo yang terkumpul mencapai seratusan triliun.

Anggota pelaksana BPKH, Indra Gunawan mengatakan, pihaknya telah menggandeng ulama untuk menyosialisasikan pengelolaan dana haji ke masyarakat.

Di hadapan puluhan ulama, Indra Gunawan membeberkan data terkait pengelolaan dana haji lima tahun terakhir. Dari data yang ada kata dia, dana haji yang terhimpun saat ini sudah mencapai Rp 166 triliun dan tersimpan dengan baik.

“Mereka sudah setorkan dana Rp 25 juta sebanyak 5,3 juta jamaah. Artinya saldonya mencapai Rp 132,5 triliun saldonya aman. Setelah lima tahun kita bekerja saldonya (terhimpun) Rp 166 triliun,” kata Indra, Selasa (21/3/2023)

“Akhir tahun ditargetkan Rp 170 triliun lebih,” ujar dia menambahkan.

Indra menuturkan, pada lima tahun terakhir, dana sebesar Rp 30 triliun hasil nilai manfaat sudah ditransfer ke kas haji jemaah. Jumlah itu ditambah dana tabungan sebesar Rp 33,5 triliun.

Dana yang ditransfer tersebut menurutnya tidak hanya untuk jemaah yang akan berangkat. Namun, juga untuk jemaah yang masih menunggu keberangkatan.

“Kalau dicek dari Rp 25 juta (setoran awal) nambah saldo Rp 2 juta. Ini yang kami lakukan sebagai inovasi pertanggungjawaban untuk dana haji yang adil dan berkelanjutan, ke depan kami arahnya begitu,” ungkapnya.

Selain itu, Indra juga mengungkapkan jika BPKH tengah memperjuangkan nilai manfaat agar dapat diterima jemaah haji yang sudah menunggu lama. Dana haji pun dipastikan tidak digunakan untuk investasi pembiayaan infrastruktur secara langsung.

Namun, sebagian besar dana haji dipakai untuk investasi melalui instrumen surat berharga syariah serta pembangunan gedung pendidikan tinggi Islam, madrasah, asrama haji, gedung pusat layanan haji dan umrah serta balai menikah dan manasik haji di beberapa provinsi di Indonesia.

“Dana haji digunakan untuk membeli Bank Muamalat, kerjasama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) sebesar Rp 850 miliar yang direncanakan ke depan mencapai Rp 1,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi ibu-ibu dengan nilai pinjaman sebesar Rp 2 juta,” paparnya.

Terkait kenaikan biaya haji, Indra mengungkapkan yang harus dipahami oleh calon jemaah haji adalah karena disebabkan biaya pesawat serta biaya hidup di Arab Saudi yang tinggi.

“Tahun 2022, dana haji yang dikeluarkan BPKH untuk menutupi biaya para jamaah haji mencapai 70 persen. Namun, dana haji yang ditambahkan oleh BPKH pada tahun 2023 sebesar 55 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Bandung KH Miftah Faridl mengatakan, banyak ulama yang bertanya-tanya tentang pengelolaan dana haji. Namun, ia mengaku tidak dapat memberikan jawaban, sebab tidak memiliki informasi yang lengkap.

“Sekarang ini meluruskan dan memberikan masukan kepada para ulama untuk menjelaskan kepada umat setidaknya menjadi tidak suudzon, mendukung BPKH serta jamaah haji yang menyimpan ikhlas percaya tidak ada ragu-ragu,” ucap Miftah.

Salah seorang peserta, Fadhlullah Said dari Yayasan At-Taqwa Rajawali Bandung menilai, sosialisasi dana haji yang dilakukan oleh BPKH dapat meminimalisasi pertanyaan dan kecurigaan masyarakat khususnya para jemaah.

”Dengan silaturahmi BPKH membuka pikiran kita, wawasan kita tentang pengelolaan dana haji seperti ini yang selama ini gelap sehingga muncul kecurigaan meski banyak yang perlu ditanyakan,” tutup Said.

Simak Video “Wapres Ma’ruf Sentil BPKH Soal Investasi Dana Haji Kurang Maksimal“

(bba/dir)