Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani membuka secara resmi pertemuan Forum Konsultasi Publik (FKP) Pencatatan Sipil Kependudukan Tahun 2023 yang digelar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Tabalong, Selasa (27/6), di Wisma Pendopo Bersinar. Pembatan Tanjung.
Kepala Disdukcapil Tabalong, Rowi Rawatianice melaporkan kegiatan FKP ini melibatkan sekitar 60 orang yang terdiri dari Kepala UPD Instansi Vertikal, tokoh masyarakat, LSM, tokoh pemuda, perguruan tinggi, Camat se-Kabupaten Tabalong, Ketua IDI dan klinik bersalin serta Kepala Desa se-Kabupaten Tabalong. dua Kecamatan Tanjung dan Murung Pudak.
“Kegiatan penyelenggaraan FKP bidang administrasi kependudukan pada tahun 2023 bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dengan harapan masyarakat, serta meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan masyarakat, dan masyarakat sudah memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara untuk mendapatkan dokumen kependudukan yang lengkap.
Sementara itu, Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani menyampaikan, substansi kegiatan ini karena Pemerintah menganggap konsep pelayanan khususnya pelayanan kependudukan harus terus ditingkatkan.
“Untuk memperbaiki dan menyempurnakan konsep-konsep ini, stakeholder harus dilibatkan, ini luar biasa,” jelasnya.
Konsep pelayanan di era modern pemerintahan Tabalong diwujudkan melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang menyediakan berbagai fasilitas seperti menyiapkan ruang tunggu, ruang bermain anak, ruang ibu menyusui, menyiapkan dispenser.
Kini, yang memberikan pelayanan dan masyarakat yang dilayani jauh berbeda dengan sistem pelayanan sebelumnya yang harus menunggu berjam-jam.
“Jadi sekarang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu seperti pelayanan yang diberikan kepada pembeli, pembeli adalah raja. Kita harus sepakat bahwa pelayanan itu dinamis, karena kita berhadapan dengan orang yang ingin dilayani yang super dinamis,” ujarnya. dijelaskan.
“Untuk itu kita harus terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, agar upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani masyarakat dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
