Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Hulu Sungai Selatan (HSS) menugaskan pengawas pariwisata untuk mencegah pungutan liar (pungli) di objek wisata yang dikelola pemerintah daerah (pemda).
“Untuk masuk ke objek wisata yang dikelola pemda sudah kami tetapkan tarif resmi, pengawas pariwisata diharapkan mencegah pungutan yang tidak berdasar,” kata Kepala Disporapar HSS, Efran, di Kandangan, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu.
Efran menjelaskan, memang jumlah pengawas pariwisata masih terbatas, sehingga tetap dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, termasuk dari masyarakat, selain itu pihaknya sudah menyediakan layanan pengaduan.
Partisipasi ini diperlukan karena pengawasan masih terbatas pada personel, tidak mampu memantau sampai titik-titik kritis tertentu, selain itu perjalanan masyarakat tidak hanya di satu tempat dan objek wisata di Loksado sangat luas.
“Kami menghimbau kepada pemerintah kecamatan dan desa, serta bekerjasama dengan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) agar bersama-sama memberantas pungutan selain ketentuan tersebut,” kata Efran.
Menurutnya, masyarakat juga perlu mengetahui jika tidak ada agar tidak mengeluarkan uang, dan jika ada aduan atau aduan agar ada kerjasama untuk menyampaikannya ke pihaknya, agar laporan mudah ditindaklanjuti.
Terkait tarif pengunjung di objek wisata yang dikelola masyarakat, pihaknya tidak menetapkan tarif di sana, karena ini diibaratkan hukum ekonomi, masyarakat diperbolehkan menetapkan tarif sendiri.
“Mereka kelola sendiri dengan biaya sendiri, kalau tidak bisa bersaing tentu tidak akan ada pengunjung yang mau ke tempatnya,” jelas Efran.
Dan kini masyarakat sebagai pengelola objek wisata juga mulai sadar bagaimana cara mengelola objek wisata, dan pandemi covid sudah mereda dan membawa hikmah bagi perekonomian masyarakat untuk mulai bergerak kembali.
Obyek wisata mulai ramai, kegiatan masyarakat dan pemerintah juga bisa dilakukan di sana, mulai dari homestay, kuliner, cinderamata, yang berdampak pada peningkatan potensi pendapatan masyarakat.
Adapun untuk peningkatan sektor pariwisata, khususnya di Loksado sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), pihaknya menggandeng kebijakan pembangunan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
“Kami akan mengadakan event-event yang dapat menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk datang ke HSS, seperti Festival Loksado, Tour de Loksaso dan lain-lain,” kata Efran.
Selain itu, yang perlu diantisipasi adalah persiapan, karena ini juga berkaitan dengan pendapatan, seperti kesiapan objek wisata yang perlu pembenahan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
Efran menambahkan, Tanuhi Cottage diakui sudah cukup tua sehingga perlu pembenahan yang intensif, di samping persaingan dengan perumahan yang disediakan swasta atau dikelola masyarakat yang semakin menjamur.
