BANDUNG, iNews.id – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menggandeng ulama Kota Bandung untuk menyosialisasikan pengelolaan dana haji ke umat. Kegiatan sosialisasi digelar di Masjid Istiqomah, Kota Bandung, Minggu (19/3/2023).
Para ulama diharapkan dapat menyampaikan informasi dan jawaban benar tentang dana haji yang dipertanyakan masyarakat.
Anggota pelaksana BPKH Indra Gunawan mengatakan, data pengelolaan dana haji lima tahun terakhir yang terhimpun sampai saat ini mencapai Rp166 triliun dan tersimpan dengan baik di BPKH.
“Mereka (calon haji/calhaj) yang telah menyetorkan dana Rp25 juta sebanyak 5,3 juta orang. Artinya saldonya mencapai Rp132,5 triliun dan aman,” kata Indra Gunawan saat sosialisasi bertema ‘Dana Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan’.
“Setelah lima tahun kita bekerja, saldonya (dana haji yang terhimpun) Rp166 triliun. Akhir tahun ditargetkan Rp170 triliun lebih,” ujar dia.
Indra Gunawan menuturkan, selama lima tahun bekerja, kurang lebih dana Rp30 triliun hasil nilai manfaat sudah ditransfer ke kas haji jemaah ditambah dana tabungan Rp33,5 triliun.
Dana yang ditransfer tidak hanya untuk jemaah yang akan berangkat, tapi juga yang masih menunggu keberangkatan.
“Kalau dicek dari Rp25 juta (setoran awal) nambah saldo Rp2 juta. Ini yang kami lakukan sebagai inovasi pertanggungjawaban dana haji yang adil dan berkelanjutkan. Ke depan kami arahnya begitu,” tutur Indra Gunawan.
BPKH, kata Indra Gunawan, tengah memperjuangkan nilai manfaat agar dapat diterima jamaah haji yang telah menunggu lama lebih ideal.
Dana haji pun dipastikan tidak digunakan untuk investasi pembiayaan infrastruktur. Namun, sebagian besar investasi dana haji melalui instrumen surat berharga syariah.
Dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan gedung-gedung pendidikan tinggi Islam, madrasah, asrama haji, gedung pusat layanan haji, dan umrah serta balai menikah dan manasik haji di beberapa provinsi di Indonesia.
Selain itu, dana haji digunakan untuk membeli Bank Muamalat. Serta bekerja sama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) menggelontorkan dana Rp850 juta dan direncanakan ke depan Rp1,5 triliun untuk pemberdayaan ekonomi ibu-ibu dengan nilai pinjaman sebesar Rp2 juta.
Terkait kenaikan biaya haji, Indra mengungkapkan yang harus dipahami oleh calon jamaah haji bahwa biaya pesawat serta biaya hidup di Arab Saudi tinggi.
Tahun 2022, dana haji yang dikeluarkan BPKH untuk menutupi biaya para jamaah haji mencapai 70 persen. Namun, dana haji yang ditambahkan oleh BPKH pada tahun 2023 sebesar 55 persen.
Sementara itu, Ketua MUI Kota Bandung KH Miftah Faridl mengatakan, banyak ulama yang bertanya-tanya tentang pengelolaan dana haji.
Namun, dia tidak dapat memberikan jawaban, sebab tidak memiliki informasi engkap. “Acara sekarang ini meluruskan dan memberikan masukan kepada para ulama untuk menjelaskan kepada umat. Setidaknya menjadi tidak suuzon, mendukung BPKH, serta jamaah haji yang menyimpan ikhlas, percaya, tidak ada ragu-ragu,” kata Ketua MUI Kota Bandung.
Fadhlullah Said dari Yayasan At-Taqwa Rajawali Bandung menilai, sosialisasi dana haji yang dilakukan BPKH dapat meminimalidasi pertanyaan dan kecurigaan masyarakat khususnya para jemaah.
Setidaknya sosialisasi ini dapat menjawab persoalan yang belum diketahui selama ini oleh masyarakat. ”Dengan silaturahmi BPKH membuka pikiran dan wawasan kita tentang pengelolaan dana haji seperti ini yang selama ini gelap sehingga muncul kecurigaan meski banyak yang perlu ditanyakan,” kata Fadhlullah Said.
Editor : Agus Warsudi