KPU dan Bawaslu Kalimantan Selatan akhirnya bisa bernapas lega. Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada 2024 mendatang akhirnya ditandatangani hari ini.
Kepastian itu diungkapkan Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalimantan Selatan, Heriansyah, kemarin (6/11). “Sebelumnya dijadwalkan pada Kamis (9/11), namun dimajukan menjadi besok (hari ini, Red),” jelas Heri.
Usai penandatanganan NPHD hari ini, baik KPU maupun Bawaslu belum bisa langsung mencairkannya. Dana hibah Pilkada Kalsel 2024 baru bisa cair dalam 14 hari ke depan.
Dari 100 persen dana hibah Pemprov, hanya 40 persen yang bisa dicairkan pada tahun ini. Sedangkan sisanya sebesar 60 persen akan dicairkan pada tahun depan. “Baru bisa dicairkan 14 hari setelah penandatanganan,” jelas Heri.
Anggaran penyelenggaraan Pilkada Kalsel 2024 lebih dari Rp 196 miliar. Dari total anggaran tersebut, KPU Kalsel mendapat suntikan dana paling banyak. Nilainya lebih dari Rp 131 miliar. Sedangkan Bawaslu Kalsel mendapat uang lebih dari Rp 65 miliar.
KPU Kalsel untuk suntikan tahap pertama nilainya lebih dari Rp 52,6 miliar. Menyusul tahun depan lebih dari Rp 79 miliar. Sementara Bawaslu Kalsel tahun ini akan menyuntik anggaran lebih dari Rp 26,2 miliar. Tahun depan Rp 39,3 miliar.
Penandatanganan NPHD Pilkada 2024 mendatang disambut baik oleh Bawaslu Kalsel. Meski belum ada tahapan PKPU pada Pilkada 2024, setidaknya anggaran tahun ini bisa digunakan untuk rekrutmen pengawas adhock, rapat kerja, dan sosialisasi. “Saya berterima kasih kepada Pemprov Kalsel yang memastikan anggaran Pilkada 2024 sudah siap,” kata Ketua Sekretariat Bawaslu Kalsel, Teuku Dahsya Kusuma Putra.
Dahsya mengatakan, anggaran pengawasan telah disesuaikan. Apalagi sebelumnya sudah ada penilaian dari BPKP Kalsel. Bawaslu tidak seperti KPU yang pengadaannya banyak, termasuk jumlah sumber daya manusianya, imbau Dahsya.
Ketua KPU Kalsel Andi Tenri Sompa membenarkan penandatanganan NPHD Pilkada Kalsel 2024 dilakukan hari ini. “Dengan anggaran tersebut, kami (KPU Kalsel, Red) sudah bisa merekrut petugas, termasuk sosialisasi dan rapat koordinasi,” kata Tenri.
