Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kalsel se-Kalsel menyambut Presiden Joko Widodo dengan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarbaru, Jumat (17/3).
Koordinator Wilayah BEM Kalsel Yogi Ilmawan menilai kedatangan Jokowi hanya sebatas peresmian proyek-proyek milik pemerintah. Namun, jangan melihat masalah di Kalsel.
“Seperti Km 171 (di Satui) yang masih putus, belum ada perbaikan dari pemerintah,” kata Yogi.
Belum lagi masalah banjir tahunan yang masih mengancam masyarakat Kalsel. “Juga bencana ekologis akibat pertambangan. Seperti tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Pendidikan di Kalimantan juga tidak merata,” ujarnya.
Dikatakan, isu yang dibawa tidak hanya isu daerah. Tapi juga masalah kebangsaan yang sering disuarakan. “Kami juga meminta presiden mencabut Perppu Tipu-Tipu,” pinta dia.
Artinya, Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).
Yogi pun mengaku pihaknya sudah tiga kali melakukan aksi dengan pemprov. Namun, permintaan mereka juga diabaikan.
“Terakhir tanggal 4 Maret di DPRD Provinsi Kalsel. Tapi belum ada hasil konkrit,” terangnya.
Pemerintah daerah, kata Yogi, kerap mengelak dengan mengatakan bahwa kebijakan ini berada di bawah kendali pemerintah pusat. “Sekarang kan ada pemerintah pusat, jadi mari kita selesaikan,” pintanya.
“Kami ingin dia datang ke Kalsel, bukan hanya potong pita lalu pulang. Tapi ayolah, masalah di Kalsel bisa selesai,” lanjutnya.
Selama demonstrasi juga ada puluhan pasukan gabungan. Mereka berjaga di depan gerbang ULM.
Sementara itu, Ketua PTKP HMI Cabang Banjarmasin Reza Adha bersama Ketua MPK-PC Nurdin Ardalepa juga melakukan aksi di depan iring-iringan mobil Presiden Jokowi.
Reza mengaku sudah hampir dua jam menunggu Jokowi. Saat presiden lewat, mereka juga memberikan secarik kertas dengan catatan di jalan Km 171 di Satui, Tanah Bumbu.
“Kami sampaikan bahwa jalan Nasional di Km 171 Satui Tanah Bumbu belum ada perbaikan,” ujarnya.
Nurdin Ardalepa menambahkan, aksi simbolis ini merupakan bentuk ketidakpuasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah jalan. “Jadi kami merasa perlu turun langsung di depan Pak Jokowi,” pungkasnya. (dza/ij/bin)