Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT), melakukan kegiatan Theory of Change (ToC) yang merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) di Hotel Karya Tapin II, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, pada Selasa, 14 Maret 2023.
Lokakarya satu hari ini melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kutai Kertanegara, Pengurus Cabang NU Kutai Kertanegara, Tenaga Ahli P3MD Kutai Kartanegara, serta pemerintah desa dan perwakilan masyarakat dari empat desa di empat kecamatan berbeda yang yang dibantu program P3PD ini yaitu Desa Karya Jaya (Samboja), Desa Liang Ulu (Kota Bandung), Desa Bendang Raya (Tenggarong), dan Desa Prarangat Baru (Marang Kayu).
Ketua Tanfidziyah PCNU Kutai Kartanegara, KH. Muhammad Askin Bahar yang juga hadir memberikan orasi mengatakan, perubahan tidak akan terwujud jika manusia tidak berusaha. “Dalam ajaran Islam, Allah SWT telah berpesan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga manusia berusaha mengubah nasibnya sendiri,” ujarnya.
Beliau juga mengingatkan kepada seluruh yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk tetap menjunjung tinggi ikatan persaudaraan (ukhuwah) yang telah diajarkan oleh para ulama Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu ukhuwah islamiyah, ukhuwah sesama bangsa. anak-anak. (Ukhuwah Wathoniyah), dan persaudaraan sesama manusia (Ukhuwah Basyariyah).
Sebagai perwakilan LAKPESDAM PBNU sekaligus fasilitator dalam kegiatan ToC, Muhammad Nurkhoiron menyampaikan bahwa pembangunan di tingkat desa harus dimulai dari apa yang diinginkan masyarakat. “Bahasa teori perubahan berasal dari mimpi setiap warga. Bukan hanya dari mimpi kepala desa atau BPD, tapi mimpi seluruh masyarakat di desa,” imbuhnya.
Ia juga berharap, melalui Program P3PD, pembangunan di desa dilakukan secara akuntabel dan melibatkan seluruh warga, termasuk kelompok masyarakat yang terlantar karena kondisi khusus, seperti lansia, cacat, anak-anak, remaja/ muda, perempuan, dan kelompok terpinggirkan lainnya.
H. Syafliansyah, Sekretaris DPMD Kutai Kartanegara, mewakili kepala dinas yang turut memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi mengatakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa harus dilakukan demi terciptanya desa yang demokratis dan berkeadilan.
“Poin penting dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun penerimaan sosial dengan menitikberatkan pada pembentukan sekolah lapangan, serta adanya ruang inklusif bagi warga tanpa sekat-sekat,” tambahnya.
