Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) kembali menggelar rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Akhmad Fahmi, Senin (17/4).
Agenda kali ini adalah penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten HSS atas laporan pertanggungjawaban keuangan (LKPj) Bupati HSS tahun anggaran 2022.
Ada berbagai rekomendasi LKPj tahun anggaran 2022 yang disampaikan anggota Komisi III DPRD HSS M Lutfiajadi.
Realisasi penerimaan DPRD merekomendasikan sangat perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya dua komponen pendapatan asli daerah (PAD).
“Sehingga dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan pendapatan,” ujarnya.
Realisasi belanja, DPRD merekomendasikan agar pendapatan lebih dapat digunakan untuk mengembangkan usaha daerah, misalnya untuk mengembangkan perusahaan daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi PAD.
“Dan itu bisa digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah yang masih membutuhkan,” ujar Lutfiajadi.
Dalam mencapai misi pembangunan Kabupaten HSS tahun 2022 dengan misi mewujudkan aksesibilitas dan mutu pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya. DPRD merekomendasikan perlunya penajaman prioritas di semua sektor atau bidang yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan untuk mencapai target tersebut.
Misi kedua, mewujudkan daya saing perekonomian daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal. DPRD merekomendasikan perlunya penajaman kebijakan untuk mengatasi pengangguran, terutama untuk membangun sektor unggulan seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Maka sangat perlu dievaluasi, termasuk peraturan daerah yang mengaturnya.
Misi ketiga adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang mendukung sektor ekonomi. DPRD merekomendasikan perlunya menjaga kinerja terkait misi ini.
Kemudian, misi keempat adalah optimalisasi sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. DPRD merekomendasikan: perlunya peningkatan prioritas pembangunan di bidang yang terkait dengan indeks kualitas lingkungan dan indeks pembangunan gender (IPG).
Dan misi kelima adalah menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang berkualitas dalam bingkai kehidupan beragama. DPRD merekomendasikan sangat perlu ditingkatkan terkait indeks profesionalisme ASN, agar bisa berjalan dengan baik.
