Sekretaris Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Firman Yusi berharap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat segera bertindak untuk merenovasi SMA Negeri 1 Haruai Kabupaten Tabalong.
Hal itu disampaikannya melalui telepon seluler, Rabu malam seusai mengunjungi SMK Negeri 1 Haruai (sekitar 260 kilometer sebelah utara Banjarmasin) yang berada di Desa Wirang “Bumi Saraba Kawa” Tabalong.
Mantan anggota DPRD Bumi Saraba Kawa Tabalong itu mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi SMKN 1 Haruai di kabupaten paling utara Kalimantan Selatan atau yang berbatasan dengan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota Nusantara (IKN).
Pasalnya, lanjut Sekretaris Komisi IV yang juga membidangi pendidikan, selama 17 tahun sulit mengembangkan SMKN 1 Haruai yang notabene merupakan tempat penyiapan tenaga kerja siap pakai di tingkat menengah.
Wakil rakyat dari dapil Kalsel V/HSU, Kabupaten Balangan dan Tabalong mengungkapkan, sulitnya membangun SMK Negeri 1 Haruai karena terbentur masalah aset.
Ditambahkannya, sejak didirikan pada tahun 2006, SMK tersebut menempati gedung milik SMP Negeri 3 Haruai dan sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pendidikan pada jenjang SMA dan SMK menjadi kewenangannya. Pemerintah Provinsi (Pemprov),” katanya.
“Sedangkan SMP berada di bawah pemerintah kabupaten (Pemkab) sebagaimana tertuang dalam UU 23/2014, status aset yang ditempati SMKN 1 Haruai tidak terdaftar sebagai milik Pemprov Kalsel,” ujarnya.
Karena itu, lanjut pria kelahiran “Kota Minyak” Tanjung (237 km sebelah utara Banjarmasin) ibu kota Tabalong ini, SMKN 1 Haruai menjadi sulit berkembang, apalagi pembangunan aset harus menyertakan dokumen legal kepemilikan aset.
Dalam hal ini aset tanah SMKN 1 Haruai masih menjadi aset Pemerintah Kabupaten Tabalong sehingga tidak memungkinkan untuk pengembangan sekolah terutama penambahan bangunan, baik ruang belajar, ruang praktek maupun bangunan fisik lainnya.
SMKN 1 Haruai saat ini memiliki dua jurusan yaitu Jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (ATPH), dan Jurusan Multimedia. Dengan jumlah siswa yang saat ini belajar di sekolah tersebut, sebanyak 62 siswa yang terbagi dalam enam kelas.
Alumnus Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini membayangkan operasional sekolah yang mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan jumlah siswa hanya 62 orang itu tentu sesuatu yang sangat sulit.
Sedangkan untuk dapat menambah jumlah siswa tentunya harus menambah ruang kelas dan menambah jurusan pada sekolah, namun hal itu tidak mungkin karena terkendala kepemilikan aset, imbuhnya.
Karena itu, menurut wakil rakyat yang juga aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bumi Saraba Kawa Tabalong, solusi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel segera membangun fasilitas baru dengan terlebih dahulu menyelesaikan masalah aset. kepemilikan.
Ia mengaku mendapat informasi Pemkab Tabalong bersedia membantu menyediakan lahan sesuai kebutuhan pembangunan SMKN 1 Haruai asalkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel mengajukan permohonan tertulis resmi keikutsertaan sebagai dasar pengadaan. tanah yang akan mereka sumbangkan untuk pembangunan sekolah.
Menurutnya, posisi SMKN 1 Haruai cukup strategis, berada di jalur jalan nasional, melayani wilayah sekitar, dan kemungkinan pengembangannya juga bagus jika bisa bermitra dengan industri swasta yang berkembang di sekitarnya.
“Apalagi Pemkab Tabalong juga sudah merencanakan kawasan industri tidak jauh dari lokasi SMKN 1 Haruai, padahal SMKN 1 Haruai ini yang terdekat dari lokasi tersebut,” kata Firman Yusi.
Editor : Imam Hanafi
HAK CIPTA © Berita ANTARA Kalimantan Selatan 2023
