TANJUNG, Kontrasonline.com – DPRD Kabupaten Tabalong menyambut baik audiensi antara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tabalong dengan SKPD terkait di Graha Sakata.
Ketua DPRD Tabalong, H. Mustafa mengatakan, perwakilan kepala desa mengangkat beberapa isu, mulai dari masalah tunjangan hingga desa mandiri dan Bumdes.
“Kami di DPRD mendukung apa yang disampaikan oleh perwakilan kepala desa dan pejabat APDESI. Apa yang mereka katakan itu rasional dan itulah realita yang mereka alami,” ujarnya kepada Kontrasonline.com, Selasa (21/2) sore setelah pertemuan.
Mustafa mengatakan pertemuan seperti ini baik dilakukan untuk menyelesaikan masalah.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Tabalong, Jurni SE.
Dia menyatakan, langkah yang diambil kepala desa untuk datang ke DPRD sudah tepat.
“Kami di DPRD siap memfasilitasi, tidak perlu demo, kami terbuka. Terima kasih atas kepercayaan DPRD,” ujarnya.
Soal Tunjangan Perangkat Desa, BPD hingga RT, katanya anggarannya sudah sesuai rencana.
“Alhamdulillah, sesuai rencana, kenaikan anggaran dimulai pada 2023, seperti Januari. Sudah jelas, hanya kesalahpahaman saja,” ujarnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD) Pemerintah Desa (DPMD) Tabalong, H. Fakhrudin mengatakan, permasalahan yang disampaikan perwakilan kepala desa sudah ditindaklanjuti.
“Prinsipnya, secara keseluruhan itu ditindaklanjuti. Tapi karena ada prosesnya, kita butuh payung hukum sebagai dasar mau tidak mau kita harus mengikuti aturan yang ada,” ujarnya.
Termasuk soal tunjangan juga sudah ditindaklanjuti.
“Mudah-mudahan realisasi pembayaran bisa sesuai dengan rencana kita selama 12 bulan dari Januari sampai Desember 2023. Mudah-mudahan bisa,” ujarnya.
Begitu juga dengan peningkatan kapasitas bersama antara Perangkat Desa dan BPD.
“Nanti kita akan bahas bagaimana cara settingnya,” tambahnya.
Menurut Fakhrudin, 121 kepala desa dan 121 kepala BPD merupakan jumlah yang besar sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
“Mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan secara bertahap dengan dana bagi hasil. Kami menunggu arahan pimpinan,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, jika perangkat desa dan BPD bisa saling memahami tugas masing-masing, maka tidak perlu ada kecemburuan dan disharmoni.
Selain DPMD, audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala BPKAD Tabalong. (Boel)
