“Kami mengingatkan pihak istana agar netral dalam pemilu,” kata salah satu penggagas Forum Kaltim Bangkit, Dr Subhan Syarief.
Forum Kalimantan Bangkit dibentuk atas gagasan sejumlah tokoh antara lain Dr Subhan Syarief, Dr Uhaib, Cecep Ramadhani, Sulaiman Halim, Ir Anang Rosadi, Sayid Akhmad Fuad, Dr. dr. Halim SpPD dari Kalimantan Selatan. Kemudian ada Heny Rosiana dari Kalimantan Timur, serta Rico dan Sayidina Aliansyah dari Kalimantan Tengah. Perwakilan dari Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara juga hadir.
Forum tersebut terdiri dari perwakilan tokoh masyarakat, akademisi dan tokoh adat Dayak. Deklarasi forum digelar di Al Jazeerah Polonia, Jalan Cipinang Cempedak Jatinegara, Jakarta Timur, Sabtu (20/5).
Deklarasi tersebut juga dihadiri oleh tokoh adat Dayak Meratus Kalsel, yakni Anto Stopan, Suan, Sugandi, Subrah, Misdri dan Yulmansyah.
Kepada media, Dr Subhan menegaskan bahwa cara untuk mencapai keadilan bagi rakyat adalah dengan menghadirkan pemimpin yang baik melalui pemilu. Oleh karena itu, Forum Kalimantan Bangkit sangat menginginkan pemilu yang jujur dan adil.
“Kami setia menjadi bagian dari republik, tanah kami sejak puluhan tahun lalu juga menjadi penyumbang devisa negara. Kita ingin negara ini dipimpin oleh sosok yang sangat diinginkan oleh rakyat, bukan diinginkan oleh sekelompok orang yang tidak ingin kehilangan kekuasaan. Marilah kita bangsa Indonesia menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin bangsa ini di masa depan, tidak boleh ada yang mengintervensi pilihan rakyat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut Forum Kalimantan Bangkit juga meminta penyelenggara pemilu untuk menerapkan secara tegas prinsip-prinsip pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip ini sudah lama menjadi jargon dalam pemilu-pemilu lalu.
“Prinsip ini menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu. Kemudian pemerintah menjadi arbiter yang netral,” kata Subhan.
Forum Kalimantan Bangkit sendiri, menurut Subhan, akan terus fokus mengawal pergerakan pemilu yang bebas dari intervensi siapa pun. Diharapkan gerakan tersebut dapat digaungkan di wilayah lain di Indonesia.
“Kami siap bersama masyarakat Jawa, Sulawesi, Sumatera, Papua, Maluku, Bali dan lainnya untuk bersama-sama mengawal pemilu sehingga bisa melahirkan pemimpin yang memang pilihan rakyat,” ujarnya.
Sayidina Aliansyah dari Kalimantan Tengah menegaskan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan etnis. Oleh karena itu, tidak boleh ada partai yang mengkotak-kotakkan dan mengklaim bahwa kelompok etnis tertentu mendukung calon presiden tertentu.
“Bertindak atas nama etnis tertentu dan menyatakan dukungan untuk calon presiden tertentu itu berbahaya. Bicara etnis, kita sudah hidup di negeri ini sejak zaman kemerdekaan, sudah lebih dari 70 tahun. Alangkah baiknya jika kita masih berpikir sempit hanya demi kekuasaan. Persatuan Indonesia di atas segala perbedaan suku, agama dan suku,” kata Sayidina Aliansyah.
Tokoh Adat Dayak Meratus Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalsel, Suan menjelaskan, pihaknya juga siap mendukung terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan damai. Menurutnya, itu juga prinsip hidup masyarakat adat.
“Kita sudah lama hidup berdamai dengan ranah Meratus, kita juga ingin negara ini damai, pemilu damai. Dan pesan kita, alam Meratus kita jaga bersama, kita tolak aktivitas pertambangan dan perkebunan skala besar,” pungkasnya.
