Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor, menerima kunjungan Tim Verifikasi Penganugerahan Satyalancana Wira Karya (SWK) dari Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) di Ruang Rapat PM Noor, Kantor Sekretariat Daerah Kalsel, pada Kamis (25/5). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Verifikasi dan Tinjauan Lapangan terkait rencana Penganugerahan SWK untuk Gubernur Kalsel.
Ini bukanlah kali pertama bagi Sahbirin Noor menerima tanda kehormatan serupa, SWK kali ini dikabarkan diusulkan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) tahun 2023 untuk diberikan kepada Gubernur Kalsel. Saat ini, Gubernur Kalsel sedang melewati tahapan kelima dan keenam dari total sembilan tahapan usulan pemberian tanda kehormatan bergengsi ini.
Dalam pertemuan ini, Sahbirin Noor menyoroti inovasi dan pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang bertujuan untuk menurunkan angka stunting di Kalsel. Beberapa usaha dan inovasi tersebut meliputi kordinasi antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat provinsi dengan TPPS kabupaten/kota, Deklarasi Loksado, Penandatanganan Komitmen Bersama Kepala Daerah, Deklarasi Ibu Hamil, 8 Aksi Konvergensi, Program Bapak Asuh Stunting Kalsel, serta sejumlah gerakan seperti GerNas Isi Piringku.
Semua upaya ini berhasil dilaksanakan berkat kerja sama dan sinergi antara Gubernur dan Forkopimda Kalsel yang tergabung dalam tim, yang mengarahkan secara langsung program penurunan stunting di daerah Kalsel. Baginya, tujuan ini adalah untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia.
Dirinya menyatakan, “menciptakan Generasi Emas, tidak semudah membalik telapak tangan. Sehingga tugas kita lah yang menyiapkan generasi yang akan datang nanti, agar menjadi Generasi Emas Indonesia.”
Adang, yang mengepalai Tim Verifikasi Penganugerahan SWK, menghadirkan tujuan verifikasi dan tinjauan lapangan ini untuk menggali data dan fakta di lapangan terkait calon penerima tanda kehormatan. Hasil verifikasi ini nantinya akan menjadi bahan laporan kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (GTK) dan memberikan informasi yang akurat untuk dijadikan pertimbangan Presiden yang objektif.
“Tidak saja hanya di provinsi, kami juga akan melakukan tinjauan di kabupaten. Tujuan dan maksud kami adalah untuk berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mencari sejauh mana peran pemda terutama untuk menurunkan angka stunting yang ada,” jelas Adang.
Menurutnya, hasil usaha keras dari Sahbirin Noor telah berhasil menurunkan angka stunting dalam beberapa tahun terakhir. “Saya lihat di provinsi Kalsel, Pak Gubernur memang bersikeras untuk bisa menurunkan angka stunting. Sudah berhasil menurunkan dari angka 31 persen ke 24 persen. Tentu masih dengan harapan mampu capai target nasional 14 persen di 2024,” ucapnya.
Dalam kunjungan ini, Wahidah P dari BKKBN juga mendiskusikan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk menurunkan angka stunting di Kalsel bersama Gubernur.
Penandatanganan Berita Acara Verifikasi Usulan Tanda Kehormatan SWK BKKBN tahun 2023 juga dilakukan oleh Sekmilpres dan BKKBN dengan pihak Pemprov Kalsel. Seluruh acara dihadiri oleh Staf Khusus Gubernur Kalsel dan beberapa kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
