BANJARBARU – Dua mega proyek infrastruktur di Kalimantan Selatan masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) 2023.
Yakni, penguatan daerah irigasi dan pengembangan objek wisata di Bendungan Tapin di Kabupaten Tapin. Berikutnya adalah pembangunan Kawasan Industri Jorong di Kabupaten Tanah Laut.
Ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel Ariadi Noor mengatakan sebenarnya cukup banyak proyek yang diajukan pemprov agar bisa masuk PSN.
Namun, hanya dua yang disetujui oleh pusat. “Umumnya infrastruktur dasar mendukung perekonomian,” ujarnya kemarin (24/2).
**
Proyek lain yang diusulkan yang tidak termasuk dalam PSN adalah pembangunan Bendungan Riam Kiwa, Waduk Kusan, rel kereta api, dan jalan tol Banjarbaru-Batulicin.
Menurutnya, proyek lain tidak masuk PSN karena Presiden Joko Widodo sangat selektif. “Pertimbangannya, proyek itu harus selesai pada 2024,” katanya.
Ia bersyukur proyek KI Jorong dan Bendungan Tapin masuk dalam PSN. Sehingga pembangunannya bisa dipercepat. “Karena akan mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Bendungan Riam Kiwa sebenarnya diharapkan masuk PSN. Pasalnya, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang pelepasan kawasan hutan di lokasi pembangunan sudah terbit.
“Mungkin pusat belum yakin proyek itu bisa selesai pada 2024,” ujar Ariadi.
Sebelumnya, kendala pembangunan bendungan selalu berupa pelepasan kawasan hutan.
Lahan yang dibutuhkan untuk membangun bendungan ini adalah 771,51 hektare. Terletak di Desa Angkipih dan Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar.
Dari luasan tersebut, 753,85 hektar termasuk dalam kawasan hutan. Jadi, perlu ada pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Sementara itu, 5,81 hektar lainnya merupakan areal penggunaan lain dan 11,85 hektar sisanya merupakan hutan produksi terbatas.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Setda Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan, dengan keluarnya SK tersebut, rencana pembangunan bendungan kini memasuki tahap akhir.
“Sebenarnya anggarannya ada, tapi sebelum itu kami harus membebaskan lahan terlebih dahulu,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan Bendungan Riam Kiwa sangat penting untuk penanggulangan banjir di Kabupaten Banjar serta menyediakan stok air baku dan menambah pasokan listrik. “Bisa juga digunakan untuk kebutuhan irigasi,” katanya.
Kepala Satuan Kerja Bendungan Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Selo Kahar mengatakan, setelah keluar SK pelepasan kawasan hutan, pihaknya langsung membuka lelang untuk mencari kontraktor pembangunan bendungan tersebut.
“Kami targetkan, tahun ini pembangunan fisiknya sudah dimulai,” katanya.
Dikatakannya, pembangunan bendungan ini sebenarnya sudah direncanakan sejak 2018. “Ini salah satu upaya Gubernur Kalsel dan Menteri PUPR untuk mencegah banjir,” jelasnya.
Mengenai kebutuhan anggaran diperkirakan sekitar Rp. 1,7 triliun. Itu hanya untuk pembangunan fisik bendungan, belum termasuk pembebasan lahan.
“Dananya disiapkan melalui pinjaman dari China. Pinjaman bisa ditandatangani kalau sudah clear and clear,” pungkas Selo. (ris/gr/fud)
