JAKARTA, klikkalsel.com – Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengikuti Deklarasi Tematik Reformasi Birokrasi dan Peresmian 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wakil Presiden, Senin (5/12/2022).
Usai mendengarkan arahan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu meminta kabupaten/kota yang belum memiliki MPP untuk segera mewujudkannya.
Dari 13 kabupaten/kota di Kalsel, sejauh ini baru ada lima Mal Pelayanan Publik. Kabupaten/kota yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik adalah Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan terakhir di Kabupaten Barito Kuala.
“Sesuai arahan Wapres, saya mohon dan harapkan percepatan pembangunan MPP bagi kabupaten/kota di Kalsel yang belum memiliki MPP di Kalsel,” ujarnya.
Harapan ini juga merupakan komitmen Pemprov Kalsel untuk terus meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik, mudah, cepat, aman, transparan dan akuntabel. Selain terus mendorong dan mengawal peningkatan kualitas pelayanan publik kabupaten/kota.
Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan bahwa perubahan birokrasi perlu difokuskan pada penataan dan transformasi organisasi.
Wapres juga meminta jajarannya untuk tidak menjadikan reformasi birokrasi sebagai beban, melainkan kebutuhan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional.
“Pelaksanaan reformasi birokrasi bukan sekedar rutinitas, apalagi menjadi beban, tetapi merupakan keharusan atau kebutuhan karena merupakan daya ungkit dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.
Baca Juga: Kalsel Berusaha Menarik Wisatawan Mancanegara di Bali
Baca juga: Hotel Bandjer, Hotel Kelas Satu di Kota Banjarmasin Pada Masa Hindia Belanda
Memasuki tahap ketiga Roadmap Sistem Reformasi Birokrasi untuk Reformasi Birokrasi Nasional periode 2022-2024, ia menjelaskan reformasi birokrasi perlu didorong untuk memperkuat peran demokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, investasi fasilitasi, digitalisasi, dan lain-lain.
“Oleh karena itu, Kementerian PAN dan RB bersama kementerian dan lembaga lain serta seluruh pemerintah daerah sangat mendukung pelaksanaan komitmen tematik RB,” pesannya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RB Azwar Anas menyampaikan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak langsung kepada masyarakat, dan untuk tematik reformasi birokrasi fokus pada empat hal yaitu pengentasan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan realisasi presiden. prioritas yaitu belanja produk dalam negeri melalui e-catalog. .
Lebih lanjut dikatakannya, salah satu cara untuk mewujudkan reformasi birokrasi adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat, dengan menghadirkan MPP.
“Kehadiran MPP ini semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam satu tempat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, 26 MPP dikukuhkan yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Setelah pelantikan ini, secara resmi sudah ada 103 MPP yang tersebar di kabupaten dan kota di Indonesia.(rizqon)
Editor : Amran
