Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H. Achmad Fikry mencanangkan pembayaran pajak dan retribusi melalui integrasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kegiatan ini dirangkai oleh Rapat Tingkat Tinggi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di kabupaten setempat.
“Dengan elektronifikasi di bidang keuangan daerah yang kita lakukan dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Fikry, dalam sambutannya, di aula Rakat Mufakat, kantor bupati, Kandangan, HSS, Kalsel (Kalsel) ), Jumat.
Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan daya saing Kabupaten HSS.
Fikry menjelaskan, di Kalsel, HSS merupakan satu-satunya kabupaten yang ditunjuk Menpan RB untuk mengimplementasikan MPP Digital.
“Jadi peluncuran yang kami lakukan hari ini sejalan dengan implementasi MPP Digital yang akan segera kami implementasikan tahun ini,” ujar Fikry.
Dengan diluncurkannya QRIS sebagai pembayaran pajak dan biaya diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam bertransaksi.
Fikry juga berharap sinergi dan kolaborasi terus berlanjut antara Pemkab HSS dengan dunia perbankan, khususnya Bank Indonesia (BI).
Langkah ini nantinya akan dilakukan dalam rangka sosialisasi secara masif mengenai pemanfaatan QRIS secara optimal dalam membayar pajak dan retribusi.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bank-bank yang ada, khususnya Bank Indonesia,” ujar Fikry.
Baca juga: Bupati berharap kegiatan VLH bisa memberikan masukan untuk memperkuat posisi KLA HSS
Selain itu, saya juga ingin nantinya di tempat-tempat pelayanan publik, seperti sarana pariwisata dan lain-lain, bisa menggunakan Qris seperti ini, sehingga bisa memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Deputi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Budi Wihartanto mengatakan, digitalisasi merupakan kebutuhan bagi pertumbuhan ekonomi dunia termasuk Indonesia.
Menurut Budi, urgensi digitalisasi adalah untuk meningkatkan PAD, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mengoptimalkan pendapatan dan realisasi belanja daerah.
“Harapan kami, kerjasama dan sinergi dengan Pemkab HSS dapat terus berlanjut, mendukung percepatan transformasi dan akuntabilitas keuangan daerah,” ujar Budi.
