Banjarmasin, Kalimantan Selatan – Pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Selatan diminta untuk tetap memprioritaskan infrastruktur yang berdampak langsung pada masyarakat meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini diungkapkan Ketua Ikatan Pensiunan Pekerjaan Umum (IPPU) Kalsel, Martinus, pada Minggu (13/4).
“Pemerintah harus cermat dan bijak dalam mengalokasikan anggaran. Jangan sampai efisiensi anggaran malah mengabaikan kebutuhan infrastruktur yang esensial bagi masyarakat luas,” ujar Martinus, yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalsel.
Infrastruktur Esensial Tak Boleh Terabaikan
Martinus menegaskan bahwa anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan harus dipertahankan. Menurutnya, jika anggaran pemeliharaan jalan dikurangi, maka dampak kerusakannya akan semakin parah dan memerlukan biaya perbaikan yang jauh lebih besar di masa depan.
“Pemeliharaan jalan itu vital. Kalau tidak terpelihara, kerusakan akan bertambah dan nilai kerugiannya bisa berlipat ganda,” tambah Martinus.
Evaluasi Proyek Infrastruktur Besar
IPPU Kalsel juga menyoroti rencana pembangunan infrastruktur besar seperti jalan alternatif Mataraman (Kabupaten Banjar) menuju Tabalong. Proyek ini dinilai membutuhkan biaya dan waktu besar, sehingga memerlukan kajian mendalam, termasuk dampak lingkungan dan sosialnya.
“Kalsel sebenarnya sudah memiliki jaringan jalan yang memadai. Fokus utama seharusnya pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang ada, bukan memaksakan proyek besar yang bisa membebani anggaran daerah,” tegas Martinus.
Kondisi Infrastruktur Jalan di Kalsel
Kondisi infrastruktur jalan di Kalsel, baik berstatus nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota, masih memprihatinkan. Faktor utama kerusakan jalan meliputi beban angkutan barang yang melebihi kapasitas, usia jalan yang sudah tua, serta bencana banjir.
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Heryadi, menyebutkan bahwa jalan nasional yang rusak akibat banjir awal 2025 lalu mencapai 509 kilometer. Pemprov Kalsel telah mengusulkan perbaikan jalan nasional ke Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) dan berkomitmen memperbaiki 150 kilometer jalan provinsi.
Rekomendasi Penanganan Infrastruktur
IPPU Kalsel merekomendasikan agar prioritas diberikan pada perbaikan ruas-ruas jalan yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti:
-
Jalan Marabahan-Margasari
-
Loksado-Batulicin
-
Ruas perbatasan Kalsel-Kalteng yang sering mengalami longsor.
-
Jalan Lingkar Selatan menuju Terminal Pal 17 untuk memaksimalkan konektivitas jaringan jalan.
Dampak Positif Pemeliharaan Jalan
Dengan fokus pada pemeliharaan jalan yang ada, pemerintah daerah dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan. Selain itu, upaya ini akan berdampak langsung pada peningkatan roda ekonomi masyarakat, mengurangi biaya logistik, dan mempercepat distribusi barang.
Martinus menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan program kerja dengan kondisi anggaran saat ini. Dengan pendekatan yang tepat, Kalimantan Selatan dapat mempertahankan konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
