Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan telah mengajukan permohonan bantuan siaga dari helikopter “waterbombing” untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang mulai sering terjadi.
“Kami sudah ajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk bantuan helikopter waterbombing untuk Kalsel,” kata Kepala BPBD Kalsel Suria Fadliansyah melalui Plt Kepala BPBD Kalsel Bambang Dedi M di Banjarbaru, Senin.
Meski status karhutla di Kalsel masih berisiko sedang, kata Bambang, helikopter tetap siaga sangat penting. waterbomb atau pengebom air untuk mengantisipasi karhutla besar yang tiba-tiba.
Usulan bantuan helikopter waterbombing ke BNPB, kata dia, karena surat dari dua daerah, yakni Kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mengusulkan status waspada karhutla ke Pemprov Kalsel.
Memang, kata Bambang, Kalsel selalu mendapat perhatian dari BNPB dalam penanganan karhutla, sehingga tahun lalu dibantu kesiapan helikopter waterbombing.
“Biasanya kami mendapat bantuan dua helikopter waterbombing, bahkan satu helikopter pemantau karhutla,” ujarnya.
Sesuai instruksi Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, kata Bambang, penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan semaksimal mungkin, bekerja sama dengan pihak kepolisian, TNI, Manggala Agni, Badan Pemadam Kebakaran (BPK) dan lainnya. unsur masyarakat.
“Terbukti saat terjadi peristiwa karhutla, semuanya datang dengan cepat, sehingga bisa ditangani dengan baik,” ujarnya.
Ricky Ferdyanto, Manajer Pusat Pengendalian Operasi BPBD Kalsel, menambahkan kondisi karhutla di Kalsel saat ini mulai sering terjadi, namun masih berisiko sedang.
“Tanda-tanda karhutla sudah masuk musim kemarau, baru kemarin ada beberapa titik api di wilayah Banjabaru, Kabupaten Banjar dan Tanah Laut,” terangnya.
Untuk keseriusan maksimal dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan sumber daya manusia dan peralatan, pihaknya juga terus mengintensifkan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota, antara lain dengan pihak kepolisian, TNI, Manggala Agni, BPK dan elemen masyarakat lainnya.
“Jika SK Siaga Tanggap Darurat Karhutla ini diterbitkan, maka akan semakin banyak instansi terkait yang terlibat dalam penanganannya,” ujar Ricky.
Ia juga mengungkapkan BPBD Kalsel memantau titik api, selain merujuk laporan satelit dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga satgas darat yang melakukan patroli 24 jam sehari.
“Selama ini kita belum tahu apakah karhutla itu disebabkan oleh peristiwa alam atau unsur kesengajaan manusia, makanya kita masih serahkan kepada pihak yang wajib menyelidikinya,” ujarnya.
