Capaian yang cukup menggembirakan telah diraih jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam melakukan upaya menekan inflasi.
Terbukti, pada periode Mei lalu, Kalsel mampu menekan inflasi dan berhasil mencapai deflasi sebesar 0,05 persen, berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Kalsel.
Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalsel merespons rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel pada Mei 2023, Kalsel mengalami deflasi 0,05 persen.
Hal ini merupakan hasil yang maksimal dan proporsional untuk mendukung upaya pengendalian inflasi di Banjarmasin, Tabalong dan Kotabaru, sehingga Kalsel dapat bangkit menjadi daerah dengan inflasi nasional tertinggi.
“Kesuksesan ini hanya perlu dilanjutkan dengan fokus dan keseriusan dari pemerintah daerah untuk mencatat inflasi yaitu Pemerintah Kota Banjarmasin, Pemerintah Kabupaten Tabalong, dan Kotabaru,” ujar Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi Kalsel, Birhasani.
Birhasani menjelaskan kabupaten yang mengalami inflasi tertinggi pada Mei di Kalsel adalah Kotabaru.
Secara nasional untuk inflasi tahunan yaitu Desember 2022 sampai Mei 2023 (yoy) Kotabaru masih menjadi daerah dengan inflasi nasional tertinggi bersama Kabupaten Timika dengan angka 6,04 persen.
Bahkan jika dilihat dalam satu tahun kalender (Januari – Mei) Kotabaru dapat dikatakan berhasil mengendalikan inflasi.
Namun karena inflasi Kotabaru yang begitu tinggi pada akhir tahun 2022 yang mencapai lebih dari 8 persen sehingga masih menempatkan Kotabaru sebagai daerah dengan inflasi tahunan (yoy) nasional tertinggi, Kota Banjarmasin mengalami deflasi sebesar 0,14 persen pada bulan Mei, yaitu sebesar 0,14 persen. sebuah pencapaian yang gemilang dan patut diapresiasi.
“Tabalong sudah terkendali dibanding bulan sebelumnya, hal ini berkat perhatian dan upaya maksimal Pemkab Tabalong serta dukungan Pemprov Kalsel yang terus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai upaya,” ujar Birhasani.
Karena itu, pada Mei 2023, Tabalong dan Pemprov Kalsel akan memaksimalkan pengendalian inflasi dengan menggelontorkan APBD, bahkan menggunakan dana BTT.
“Pemerintah Kabupaten Kotabaru diharapkan segera melakukan upaya maksimal seperti yang dilakukan kedua daerah tersebut sehingga dapat menekan laju inflasi secara signifikan, bahkan diharapkan akan menimbulkan deflasi,” kata Birhasani.
