Laporan Panitia Khusus (Pansus) III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah atau LKPj KDH tahun 2022 mengungkapkan, provinsi ini menghadapi masalah banjir dan pertambangan.
Hal itu terungkap dalam Rekomendasi Pansus III LkPj KDH Kalsel Tahun 2022 yang dibacakan Wakil Ketua Pansus III HM Isra Ismail dalam rapat paripurna internal DPRD setempat yang dipimpin Ketuanya H Supian HK di Banjarmasin, Rabu siang.
Pasalnya, menurut Pansus III LKPj KDH Kalsel tahun 2022 yang diketuai H Gusti Abidinsyah, kedua hal tersebut (masalah banjir dan masalah pertambangan) akan sangat berdampak pada aspek lain seperti pertanian, pangan, aspek sosial dan pembangunan.
Terkait masalah banjir dan pertambangan, Pansus III merekomendasikan agar hal ini menjadi penelitian dan inovasi daerah.
Oleh karena itu, dalam hal ini sebagai Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kalsel tentunya saat ini harus melakukan penelitian yang lebih intens dalam mengatasi baik permasalahan terkait banjir maupun permasalahan pertambangan.
Rekomendasi Pansus III juga mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, antara lain, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel perlu meningkatkan pengawasan pengelolaan limbah tambang dari hulu hingga hilir.
Selain itu, rekomendasi Pansus III mengungkapkan bahwa pada areal perkebunan kelapa sawit kandungan asam pada airnya sangat tinggi, oleh karena itu DLH perlu mendapat perhatian dan evaluasi khusus terhadap areal perkebunan yang menggunakan bahan kimia dalam pemanfaatan lahan kelapa sawit yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. .
Rekomendasi Pansus III juga menyangkut urusan pemukiman dan perumahan rakyat, urusan energi dan sumber daya mineral (ESDM), urusan perhubungan, urusan perhubungan, serta urusan perencanaan dan pembangunan.
Pansus LKPj KDH Kalsel tahun 2022 berharap pemerintah daerah provinsi (Pemprov) menindaklanjuti rekomendasi ini.
