Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang melaksanakan program rehabilitasi rumah tidak layak huni di 13 kabupaten/kota provinsi setempat dengan total 47 unit rumah pada tahun 2023.
Menurut Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Murjani di Banjarmasin, Kamis, rehabilitasi rumah tidak layak huni untuk warga miskin itu diusulkan pemerintah kabupaten/kota.
Ia menyebutkan, rehabilitasi yang merupakan program perlindungan dan jaminan sosial dengan prioritas pada atap, lantai, dinding dan MCK.
Dikatakannya, program ini juga telah disosialisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota guna menyatukan pemahaman program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, bersih dan sehat.
Pada saat yang sama, pemerintah provinsi, kata dia, menginformasikan tahapan kegiatan verifikasi calon penerima bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni di kabupaten/kota masing-masing.
“Karena pengajuan proposal calon penerima manfaat dan permintaan bantuan program ini diajukan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan diteruskan ke Dinas Sosial Provinsi,” ujarnya.
Menurut Murjani, pihaknya juga ingin menyampaikan bahwa usulan tersebut ditindaklanjuti dengan pengecekan data sesuai basis data terpadu.
Kemudian dilakukan verifikasi terhadap calon keluarga penerima manfaat di 13 Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, hingga terpilih 47 unit rumah tersebut.
Adapun rinciannya yaitu di Kota Banjarmasin 5 unit, Kota Banjarbaru 4 unit, Kabupaten Banjar 7 unit, Tapin 4 unit, Hulu Sungai Selatan 4 unit, Hulu Sungai Tengah 4 unit, Hulu Sungai Utara 3 unit, Balangan 3 unit, Tanah Laut 3 unit, Tanah Bumbu 3 unit, Kotabaru 3 unit dan Barito Kuala 4 unit.
Ia menjelaskan, program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni sebagai bagian dari penanganan fakir miskin atau penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kalsel disebutkan jumlah penduduk miskin di Kalsel tahun 2023 sebanyak 1.414.675 jiwa dengan jumlah 537.368 KK,” kata Murjani.
Data tersebut, kata Murjani, menunjukkan bahwa di Kalsel masih cukup banyak masyarakat miskin, ini merupakan masalah sosial yang harus mendapat prioritas utama untuk ditangani secara sinergis oleh semua pihak.
“Termasuk memberikan bantuan untuk merehabilitasi rumah mereka agar layak huni,” kata Murjani.
