Jakarta Pusat, Kominfo – Pemerintah melibatkan perguruan tinggi dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan mengatasi masalah stunting. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy meminta perguruan tinggi berperan aktif dalam melaksanakan program terkait stunting dan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa.
“Dunia pendidikan perlu dilibatkan melalui perguruan tinggi di daerahnya masing-masing, dimana mahasiswa berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan program terkait stunting dan kemiskinan ekstrim,” kata Menko Muhadjir dalam Road Show Dialog daring dari Jakarta Pusat, Kamis ( 16/02/2023).
Untuk mengakomodir bantuan yang diberikan pemerintah pusat, Menko Muhadjir meminta pejabat daerah mendata dan segera mengusulkan warga, khususnya yang ada di desil 1 data P3KE, untuk diserahkan ke Kemensos.
“Pemda dapat segera mengusulkan warganya yang masuk desil 1 Data Sasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) sehingga pemberian bantuan oleh Kemensos dapat dipercepat,” kata Menko Muhadjir.
Sehubungan dengan penanganan kemiskinan ekstrim di Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap desa yang bertujuan untuk memutakhirkan data Penargetan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan percepatan pemberian bantuan sosial.
Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya juga perlu dilakukan secara intensif sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dari sisi kesehatan, pemerintah menjalankan program Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada masyarakat sangat miskin.
Kemenko PMK terus mengkaji masalah stunting dan kemiskinan ekstrem yang dialami pemerintah kabupaten dan kota. Kali ini, Provinsi Kalsel merupakan provinsi ke-8 yang masalah-masalahnya telah dicermati oleh Kemenko PMK. Sebelumnya, dialog dilakukan di provinsi Jawa Barat, Aceh, NTT, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Barat.
Roadshow Percepatan Penanggulangan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan Ekstrim kali ini diikuti oleh 11 Kabupaten yakni Bupati Barito Kuala Mujiyat, Pjs. Bupati Hulu Sungai Utara R. Suria Fadliansyah, Bupati Tanah Laut HM Sukamta, Bupati Balangan Abdul Hadi, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, Bupati Banjar Saidi Mansyur, Bupati Hulu Sungai H. Aulia Oktafiandi, Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif, Sekda Hulu Sungai Selatan H… Muhammad Noor, Sekda Tapin Sufiansyah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Tanah Bumbu H. Riduan. Ada juga 2 kota yaitu Walikota Banjarbaru HM Aditya Mufti Ariffin dan Wakil Walikota Banjarmasin H. Arifin Noor.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Selatan mencapai 24,6 persen. Angka stunting mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,4 persen.
Namun dari kabupaten dan kota yang mengikuti roadshow masih terdapat daerah yang mengalami peningkatan angka stunting yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.
Menurut Wakil Bupati Kotabaru Andi Rudi Latif menjelaskan kondisi geografis yang masih berupa pegunungan dan hutan membuat pemerintah daerah sulit menyediakan alat antropometri dan USG serta bantuan sosial lainnya, sehingga menyebabkan angka prevalensi stunting tetap tinggi.
“Kami mengusulkan program pendampingan Komunitas Adat Terpencil di beberapa desa, terutama yang berada di kawasan pegunungan dan hutan agar penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim bisa cepat teratasi,” jelasnya.
Masalah lain yang juga dialami oleh pemerintah kabupaten/kota adalah kurangnya tenaga gizi dan bidan terampil di posyandu dan puskesmas dengan angka stunting yang tinggi.
Mewakili Gubernur Kalsel, Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalsel H. Nurul Fajar Desira mengatakan, pihaknya akan terus mengawal pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH). atau bantuan lainnya.
“Kami akan terus mengawal pendataan keluarga miskin yang belum mendapat bantuan sosial seperti PKH, PBI JK, dan sejenisnya, agar pengentasan kemiskinan ekstrem bisa dipercepat,” jelasnya.
