Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr. (HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K) mengatakan Kalsel bisa menjadi center of excellence karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memasuki bonus demografi. Apalagi prevalensi stunting di Kalsel saat ini menurun tajam dan bisa membuat SDM unggul.
Berdasarkan keterangan tertulis Perwakilan BKKBN Kalsel, Sabtu, hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo saat menerima kunjungan audiensi DPRD Kalsel dan Organisasi Keluarga Berencana Daerah (OPDKB) di kabupaten dan kota se-Provinsi Kalsel. di auditorium BKKBN Pusat di kawasan Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (2/3).
“Kalimantan Selatan memiliki potensi yang besar. Kalau saya membayangkan jika sumber daya alam bisa berubah menjadi SDM yang unggul, nah, seperti apa ya? Saya membayangkan Kalimantan Selatan menjadi Center Of Excellent dengan kekuatan sumber daya manusia. Persiapan tersebut dipersiapkan dengan sumber daya manusia yang unggul dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Tidak semua daerah seberuntung Kalsel,” kata Hasto Wardoyo.
Lebih lanjut Hasto Wardoyo mengatakan, angka prevalensi stunting di Kalsel turun tajam. Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, angka prevalensi stunting Kalsel sebesar 30 persen, namun pada 2022 akan turun menjadi 24,6 persen.
Ia juga mengatakan selain stunting, pengembangan SDM yang perlu mendapat perhatian adalah permasalahan remaja di Kalsel. Ini terkait gangguan mental emosional yang mencapai 9,8 persen. Hasto Wardoyo juga menyebutkan ada 7 dari 1.000 orang dengan gangguan jiwa (ODG), dan memperhatikan remajanya.
“Remaja dikontrol banget, jangan putus sekolah, jangan nikah dini, jangan hamil. Itu juga penyebab stunting. Rata-rata TFR di Kalsel 1 perempuan di Kalsel yang masih 2,34, target nasional 2,1, jadi KB harus digencarkan lagi,” kata Hasto.
Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel dalam kesempatan itu meminta arahan dan kiat BKKBN Pusat terkait strategi percepatan penanggulangan stunting dan pelaksanaan DAK di Provinsi Kalsel, karena dua kabupaten/kota memiliki tingkat penyerapan DAK yang rendah yaitu Hulu Sungai Tengah dan Banjarmasin. .
“Kami ingin mengusahakan pada tahun 2023 agar kedua kabupaten/kota ini dapat memenuhi harapan. Kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat memberikan tips bagaimana strategi kebijakan pencapaian program percepatan penurunan stunting di Kalsel, dan terkait program DAK,” katanya.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel Siti Noorita Ayu Febria R. yang hadir dalam acara tersebut sangat mendukung program BKKBN dan percepatan penanggulangan stunting.
Bahkan DPRD Kalsel sangat ingin berkontribusi dan berpartisipasi dengan turun langsung ke masyarakat untuk menyampaikan informasi tentang pencegahan stunting.
Sementara itu, Ketua DPRD Hulu Sungai Utara Almien Ashar Safari berharap ada regulasi dari pusat terkait pencegahan stunting agar ada keseragaman kebijakan di Provinsi Kalsel dan memudahkan pembuat kebijakan melakukan inovasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direksi BKKBN Pusat, Komisi I DPRD Kalsel, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Ketua DPRD Hulu Sungai Utara, Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Satgas KPM Penanganan Stunting, dan seluruh OPD-KB kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Editor : Mahdani
HAK CIPTA © Berita ANTARA Kalimantan Selatan 2023
