SHNet, Jakarta – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengevaluasi pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan. Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo berpesan agar Pemprov Kalsel dapat meningkatkan partisipasinya dalam penginputan data IPKD.
Hal itu disampaikannya saat menerima kunjungan Balitbangda Provinsi Kalsel di Ruang Video Conference BSKDN, Selasa, 31 Januari 2023.
Yusharto mengungkapkan kewenangan pengukuran dilakukan secara bertahap, yakni Kementerian Dalam Negeri mengukur Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Provinsi mengukur Kabupaten/Kota. Ia menambahkan, pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran, dan laporan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) satu tahun sebelum tahun berjalan.
“IPKD memiliki 6 dimensi, yaitu dimensi 1 kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran, dimensi 2 alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimensi 3 transparansi keuangan daerah, dimensi 4 penyerapan anggaran, dimensi 5 kondisi keuangan daerah dan Dimensi 6 Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas LKPD,” jelasnya.
Sedangkan berdasarkan data yang ada di BSKDN, sebagian besar Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah menginput data dengan lengkap.
Namun demikian, masih ada daerah yang belum menginput data sesuai regulasi. Adapun daerah tersebut salah satunya Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak menginput data dimensi 1 terkait kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran, dimensi 2 yaitu alokasi anggaran dalam APBD, dan dimensi 3 yaitu transparansi keuangan daerah.
Meskipun masih terdapat daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang belum menginput data IPKD dengan benar, beberapa dimensi IPKD Provinsi Kalimantan Selatan justru mencapai nilai maksimal.
Berdasarkan hasil review pengukuran IPKD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2022, dimensi 4 terkait penyerapan anggaran mencapai skor maksimal, dimensi 6 terkait opini BPK mencapai skor maksimal, dan dimensi 2 terkait alokasi anggaran dalam APBD hampir maksimal.
“Harapan kami Pemprov Kalsel dapat meningkatkan partisipasinya dalam pelaporan pengelolaan keuangan daerah tahun anggaran berikutnya dengan menginput data IPKD,” ujarnya. (Di sebuah)
