TANJUNG, Kontrasonline.com – DPRD Tabalong menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tabalong Jaya dengan LSM yang tergabung dalam Forum Koordinasi (Forkoord) LSM Tabalong.
Ketua DPRD Tabalong, H. Mustafa mengatakan, melalui agenda ini dapat diketahui “gerakan” Perumda dalam lima tahun terakhir sejak didirikan.
“Sejauh ini pergerakannya belum signifikan. Selain dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, juga mengembangkan usahanya. Di daerah kita banyak perusahaan, rangkul dan ajak mereka untuk bekerjasama” ujarnya kepada Kontrasonline.com, Rabu (08/3) di sela-sela acara.
Mustafa menilai, Perumda yang notabene mendapat kucuran modal dari Pemda seharusnya bisa berkembang lebih baik lagi.
“Usaha rakyat bisa berkembang tanpa bantuan modal dari pemerintah. Perumda sudah dibiayai, kok tidak bisa berkembang, masalahnya di mana? Harus lebih banyak lagi” jelasnya.
“Di daerah kita banyak peluang bisnis dengan banyak perusahaan, cari dan manfaatkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tabalong, Jurni, SE menyatakan keberadaan Perumda sebagai penyeimbang harga inflasi, tunjangan sosial dan mencari keuntungan tidak sinkron.
“Intinya menyeimbangkan harga dan social benefit jelas bukan mencari keuntungan, tidak relevan dengan tujuan mencari keuntungan yang sifatnya bisnis,” katanya.
Jurni mengatakan, dengan sistem kerja seperti ini, meski suntikan modal dari Pemda ditambah lagi, hasilnya tidak jauh dari sekarang.
“Dikasih Rp 9 miliar, Rp 20 miliar kalau yang disajikan hanya untuk menyeimbangkan harga dan hasilnya begitu saja,” ujarnya.
Dia menegaskan, jika usaha Perumda untuk menghasilkan keuntungan berjalan dengan baik, maka target Rp. PAD 1 trilyun bukan sekedar mimpi.
“Kalau ada sedikit perbedaan dengan kabupaten sekitarnya, berarti kita kurang pandai mengelolanya karena banyak peluang yang bisa dikolaborasikan tapi tidak diambil,” ujarnya.
“Mendengar penjelasan dari Dirut Perumda Tabalong Jaya Persada, apalagi berdonasi ke PAD, bisa bertahan tanpa kehabisan uang sudah bersyukur,” ujarnya.
Padahal menurutnya, Perumda juga berperan dalam pengendalian inflasi dan mengatasi kelangkaan pangan serta tidak ada target harus untung banyak.
Legislator 4 periode juga meminta Perumda berinovasi dan memanfaatkan perusahaan yang ada di Tabalong.
Terpisah, Koordinator Forkoord LSM Tabalong, Rusmadi mengatakan, pihaknya menyoroti Perumda karena ekspektasi terhadap perusahaan ini tidak secemerlang yang dibayangkan dibandingkan perusahaan lain di Tabalong.
“Melalui RDP ini kami ingin mengetahui seperti apa bisnisnya, apa saja hambatan inovasinya, sehingga kami dapat mengetahui apakah ada sumbatan yang perlu dibuka. Kami siap membantu untuk kemajuan Perumda, meningkatkan PAD merupakan tanggung jawab bersama,” jelasnya.
Rusmadi menyatakan, kontribusi Perumda terhadap PAD relatif kecil.
“Padahal dinilai sangat kecil dengan modal investasi yang cukup besar,” imbuhnya.
Dia menegaskan, perusahaan daerah berorientasi pada keuntungan.
“Kalau banyak orang yang bergerak di bidang sosial, lebih baik dibuatkan perusahaan khusus yang bergerak di bidang sosial, jangan membebani perusahaan ini dengan beban yang berat,” ujarnya.
Aktivis senior ini juga berharap agar Perumda diberi kesempatan untuk mencoba menjadi pekerja lepas.
“Jangan lepas kepala tapi pegang ekornya,” katanya.
Perlindungan dari pemerintah daerah tetap dilakukan meskipun diberi kebebasan.
“Kekuasaan dari pemerintah harus terus mendampingi sebagai penopang untuk sukses,” imbuhnya
Direktur Utama Perumda Tabalong Jaya Persada, Ainuddin menjelaskan, pendirian BUMD ini memiliki tiga tujuan.
“Pertama, memberikan manfaat bagi pengembangan perekonomian daerah, kedua, menyelenggarakan kemaslahatan umum berupa penyediaan barang untuk hajat hidup orang banyak dan ketiga untuk memperoleh keuntungan,” jelasnya.
Ia mengaku pihaknya terlibat dalam instrumen pengendalian inflasi daerah.
“Ada regulasi dari pemerintah agar kita ikut menangani inflasi,” tambahnya.
Ainuddin membantah pihaknya disebut-sebut akan mengambil alih tugas dan fungsi SKPD terkait seperti Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Usaha Kecil Menengah.
“Bahkan, kami berkolaborasi,” katanya.
Ia pun mengaku keuntungan yang diperolehnya relatif kecil karena kegiatannya banyak melibatkan urusan sosial.
Di RDP, Ainuddin juga mengaku mendapat masukan dan pencerahan.
“Saran dan masukannya luar biasa,” pungkasnya.
Selain LSM dan Perumda, kegiatan ini juga dihadiri oleh beberapa SKPD terkait. (Boel)
