Lima desa di Kecamatan Peso, Bulungan sudah menikmati listrik 24 jam. -Pemenang-
TANJUNG SELOR, UTARA NOMOR SATU – Warga Desa Long Bang, Long Bang Hulu, Long Telenjau, Naha Aya di Kecamatan Peso Hilir dan Desa Lepak Aru di Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Kaltara menikmati listrik setelah puluhan tahun desa terbentuk.
Kepala Desa Naha Aya, Libang Asan mengungkapkan, selama ini masyarakat di lima desa hanya bisa menikmati listrik selama 4 jam mulai pukul 18.00 WITA hingga 22.00 WITA.
“Dulu untuk menyalakan lampu, warga harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli bahan bakar minyak yang luar biasa mahal (Rp 120.000) hanya untuk menikmati listrik selama 5 jam sehari,” ujarnya, Jumat (3/3/2023). .
Dikatakannya, saat ini warga di hulu Sungai Kayan sudah bergembira setelah listrik menyala 24 jam di rumahnya. Libang berharap beberapa desa di Hulu Sungai Kayan yang belum mendapat layanan PLN bisa segera terlayani. Seperti, Desa Long Peleban, Long Pelaah dan Long Lian. “Saya berharap beberapa desa bisa segera dialiri listrik,” katanya.
Sementara itu, General Manager (GM) PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Kaltim dan Kaltara, Joice Lanny Wantania menjelaskan, tahun ini PLN akan menyalurkan listrik ke 80 desa di Kaltara. “Tahun ini pemerintah menyiapkan anggaran Rp 340 miliar untuk mensuplai 80 desa di Kaltara yang belum mendapat layanan PLN,” kata Joice.
Pihaknya menargetkan pada 2024 seluruh desa di Kaltara sudah teraliri listrik. “Masih ada 108 desa lagi yang perlu dialiri listrik, kami targetkan ini terealisasi tahun depan (2024). Namun, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 1,7 triliun,” jelasnya.
Joyce mengatakan saat ini rasio desa berlistrik di wilayah Kaltim dan Kaltara sudah 100 persen. Namun, baru 80 persen yang terlayani oleh PLN.
Artinya masih ada sekitar 20 persen yang belum terlayani. Jadi, kita masih punya pekerjaan rumah untuk mencapai 100 persen,” pungkasnya.
Apresiasi
Sementara Anggota Komisi VI DPR RI, Dedy Yevri Hanteru Sitorus mengapresiasi program listrik desa melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang dijalankan PLN. Menurutnya, pada 2023 DPR bersama pemerintah pusat telah menyetujui PMN yang diajukan PLN sebesar Rp 10 triliun.
“Anggaran ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang Rp 5 triliun. Kami berharap PLN dapat memanfaatkan PMN ini untuk menyediakan listrik atau listrik desa di kawasan 3T dan kawasan perbatasan,” ujarnya, Sabtu (4/3).
Kolaborasi antara PLN, pemerintah, dan DPR melalui dana PMN, kata dia, akan memungkinkan masyarakat di daerah 3T seperti Kalimantan Utara dapat menikmati listrik. “PMN Kaltara 2023 sekitar Rp 340 miliar naik dari tahun sebelumnya (2022) sekitar seratus miliar lebih,” katanya.
Untuk mencapai rasio 100 persen desa berlistrik di Kaltara, masih diperlukan anggaran Rp 1,7 triliun untuk menerangi 108 desa.
“Saya dari Komisi VI akan memperjuangkan listrik agar tahun depan (2024) seluruh wilayah perbatasan RI-Malaysia dan pedalaman Kalimantan Utara sudah teraliri listrik,” janjinya.
Dia menjelaskan, pada 2019 rasio listrik desa di Kaltara hanya 29,9 persen dan terus meningkat menjadi 71,2 persen (2023). Anggaran PMN Kaltara (Rp 340 miliar) terbesar kedua di Kalimantan setelah Kalimantan Timur (Rp 350 miliar). (vir)
